Utama
tagupp kaltim tagupp hijrah kaltim tagupp kaltim irianto hijrah kantor gubernur kaltim
Formasi Gemuk Tim Ahli Gubernur Kaltim, Ada Hijrah Mas’ud dan Sejumlah Nama dari Luar Daerah
SELASAR.CO, Samarinda - Setahun sudah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Akhirnya mereka membentuk Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) 2026 dengan komposisi yang terbilang gemuk.
Dalam struktur tersebut, terdapat sejumlah nama yang dikenal publik, termasuk Hijrah Mas’ud sang adik Gubernur, serta beberapa figur yang berasal dari luar daerah.
Pembentukan tim ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur tentang TAGUPP Tahun 2026 nomor 100.3.3.1/k.9/2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi. Struktur tim memuat ketua, sekretaris, serta sejumlah anggota dengan latar belakang beragam.
Terdapat 47 nama termasuk dewan penasehat di dalam surat keputusan itu, termasuk nama dari luar daerah Kaltim seperti Irfan Wahid, Bambang Widjojanto, Putra Jaya Husin, Supriansa dan Syahrir Andi Pasinringi atau dikenal dokter cali.
Tim ahli gubernur ini akan mendapat honorarium setiap bulannya dengan menggunakan dana APBD Kaltim 2026, dengan mekanisme pembiayaan melalui Biro Adbang Setdaprov Kaltim.
Ketua TAGUPP Kaltim, Irianto Lambrie, menjelaskan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan di daerah. Ia menyebut, gubernur telah menyampaikan garis besar tugas dan arah kerja tim sejak awal pembentukan.
“Dibentuknya tim ini karena gubernur menyampaikan garis besar tugas dalam percepatan pembangunan di Kaltim,” ujar Irianto, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, tugas utama TAGUPP adalah memberikan saran, pendapat, serta analisis profesional kepada gubernur dalam merumuskan kebijakan strategis. Selain itu, tim juga berperan melakukan komunikasi dan pendampingan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).
Pendampingan tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, TAGUPP diharapkan dapat memastikan program berjalan sesuai target dan indikator yang ditetapkan.
“Keputusan tetap di tangan gubernur. Kami hanya memberikan masukan dan pendampingan agar program berjalan efektif dan terukur,” tegas Irianto.
Ia menambahkan, secara prinsip arahan kerja tim sudah jelas. TAGUPP diminta fokus pada upaya percepatan pembangunan dengan pendekatan profesional dan terukur.
Sorotan publik muncul karena komposisi tim yang dinilai cukup besar serta melibatkan sejumlah nama dari luar Kalimantan Timur. Meski demikian, pihak TAGUPP menegaskan bahwa keberagaman latar belakang anggota justru diharapkan memperkaya perspektif dalam mendukung pembangunan daerah.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
