DPRD Kukar Soroti LKPJ Bupati dan Wakil Bupati Kukar Tahun Anggaran 2020

Selasa, 27 April 2021

Rapat paripurna ke tiga, dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kukar atas LKPJ Bupati dan Wakil Bupati Kukar tahun anggaran 2020.

SELASAR.CO, Tenggarong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat paripurna ke tiga, dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kukar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Kukar tahun anggaran 2020, pada Selasa (27/4/2021).

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan terkait laporan pertanggungjawaban Bupati dan Walil Bupati Kukar di tahun anggaran 2020. Pertama, terkait Covid-19. Dalam LKPJ tidak disampaikan laporan pelaksanaan penanganan Covid-19, padahal permasalahan ini sangat penting dan selalu menjadi perhatian di Kukar, bahkan nasional.

"Sejauh mana pelaksanaan penanganan Covir-19 dilaksanakan, apakah ada kendala, sehingga tidak ada laporan yang disampaikan kepada DPRD Kukar oleh pemerintah Daerah," ujar Rasid.

Kedua, terkait permasalahan keterlambatan pembayaran terhadap pihak ketiga atau kontraktor. Ini juga cukup menjadi sorotan DPRD Kukar. Oleh karena itu, ia pun menginginkan untuk ke depannya hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi.

Berita Terkait

"Karena ini tidak bagus dalam menjalankan pemerintahan kita. Itu tadi hal yang disampaikan pada saat rekomendasi LKPJ DPRD," kata Rasid.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menerima apa yang sudah direkomendasikan DPRD Kukar kepada pemerintah daerah. Ia pun meyakini, tujuan rekomendasi ini agar ke depannya pemerintah daerah bisa meningkatkan kualitas kinerja. Termasuk penyampaian rekomendasi terkait pembangunan di tahun 2020. Dimana ada permasalahan utang yang tidak terbayarkan kepada pihak ketiga atau kontraktor.

"Itu juga menjadi evaluasi khusus yang direkomendasikan DPRD kepada Pemerintah Daerah," ucap Rendi.

Kemudian, terkait peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Kutai Kartanegara. Termasuk, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). DPRD Kukar menekankan, bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan SDM yang ada di pelosok daerah Kutai Kartanegara, baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga medis. Di daerah pelosok, tenaga medis maupun pendidik masih sangat minim.

"Jadi banyak sekali rekomendasi yang harus menjadi evaluasi khusus dari pemerintah Kukar, untuk menjadikan sebagai acuan peningkatan kinerja pemerintah Kukar ke depan," jelas Rendi.

Penulis: Juliansyah
Editor: Awan