Dinilai Gagal Tangani Pandemi Covid-19, Pemerintah Seharusnya Minta Maaf

Jumat, 09 Juli 2021

SELASAR.CO, Jakarta - Pucuk pimpinan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) beberapa waktu lalu melontarkan kritik keras terhadap pemerintah, terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.

Keduanya mempertanyakan kemampuan negara dalam mengatasi penyebaran virus berbahaya Covid-19. Mereka mengkhawatirkan rakyat tidak bisa diselamatkan dan Indonesia menjdi bangsa yang gagal dalam penanganan pandemi Covid-19.

Aktivis Demokrasi DKI Jakarta, Alkautsar, mendukung kritikan yang dilayangkan petinggi Partai Demokrat tersebut. Menurutnya, kondisi penangan Covid-19 di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan.

"Tidak salah itu, statement Mas Agus dan Mas Ibas benar dan patut didukung, kondisi pandemi di negara kita makin hari makin mengkhawatirkan, pemerintah terbukti tidak mampu mengatasinya," ujar Alkautsar dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Kamis (8/7/2021).

Berita Terkait

^{Aktivis Demokrasi DKI Jakarta, Alkautsar.}

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI pada Kamis (8/7/2021) terdapat penambahan 38.391 kasus baru Covid-19. Artinya, sejak Maret 2020 hingga saat ini kasus Covid -19 di Indonesia mencapai 2.417.788 kasus.

Selain itu dari data yang sama terdapat penambahan kasus kematian akibat Covid-19, sebanyak 852 orang meninggal dunia. Dengan total 63.760 orang yang harus meregang nyawa akibat terpapar Covid-19 di Indonesia.

Menurut Alkautsar, lonjakan kasus yang cukup tinggi ini menunjukkan pemerintah sudah gagal dalam mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. Apalagi, pandemi ini sudah berlangsung selama satu tahun lebih.

"Seharusnya pemerintah meminta maaf karena tidak mampu menyelamatkan rakyat dari Covid-19 dan mengakui telah gagal dalam mengendalikan persoalan ini," ucapnya.

Pemuda asal Aceh ini pun mengatakan akibat pandemi Covid-19, kondisi perekonomian Indonesia saat ini semakin parah. Bahkan Bank Dunia telah menurunkan status Indonesia dari kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income) pada tahun 2019 menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income) pada tahun 2020.

Dalam catatan Bank Dunia, pendapatan nasional kotor atau GNI perkapita Indonesia mencapai USD 4.050 pada tahun 2019, dan turun menjadi USD 3.870 pada tahun 2020.

Menurutnya, turunnya kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah ini mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam penanganan Covid-19, yang berimbas pada sektor ekonomi.

Ia pun meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat dan terukur, agar tidak menjadi bangsa yang gagal dalam penanganan Covid-19.

"Keselamatan rakyat memang jauh lebih penting, bahkan lebih dari segalanya. Maka dari itu pemerintah harus bekerja sama dengan semua elemen masyarakat," tuturnya.

Alkautsar juga meminta kepada pemerintah untuk menanggapi serius kritikan dan masukan dari elemen masyarakat. Sebab masukan tersebut tentu demi kebaikan bersama untuk menyelamatkan rakyat dari serangan virus mematikan Covid-19.
"Pemerintah jangan anti-kritik, harus siap menerima kereksi demi kebaikan rakyat," tutupnya.

Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan