Ragam
Dispar Kutim RIPPDA Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kominfo Kutim
Buka FGD Garapan Dispar Kutim, Bupati Minta RIPPDA Harus di Sempurnakan
SELASAR. CO, Sangatta – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pada Senin (31/10/2022) membuka secara langsung forum groub Discusion (FGD) tentang laporan pendahuluan tentang penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), garapan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berlangsung di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Senin (31/10/2022)
Dalam kegiatan FGD tersebut diikuti sejumlah pejabat dari beberapa OPD di lingkungan Pemkab Kutim, seperti Kepala Dinas Pariwisata, Dr H. Nurullah, Kepala Dinas Pertanian Dyah Ratnaningrum dan para camat serta sejumlah asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata di Kutai Timur.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan FGD ini merupakan langkah untuk menyusun dokumen induk kepariwisataan Kutai Timur. Sebenarnya dokumen rencana induk pariwisata ini, sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun FGD kali ini mungkin adalah untuk menerima masukan penyempurnaanya, dari berbagai pihak.
“Karena itu saya berpesan, agar dalam menyusun dokumen kepariwisataan ini betul-betul sempurna, karena nantinya hasilnya akan mejadi produk peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata Kutai Timur,” katanya.
Berita Terkait
Dari rencana induk kepariwisataan inlah pengengbangan kepariwitaan ini haru merujuk. Sebab Kutim ini punya sangat banyak objek wisata, yang harus di kelola dengan baik, namun harus tetap sesuai dengan dokumen tersebut.
Terlebih potensi pariwisata yang ada di kabupaten Kutai Timur sangat luar biasa, karena itu pihaknya mengajak seluruh pihak untuk berkalaborasi dengan pemerintah untuk memajukan pariwista di Kutai Timur.
“Apalagi di Indonesia saat ini, sektor Pariwisata sudah menjadi penyumbang Devisa terbesar kedua setelah sektor Perkebunan kelapa Sawit. “Kita sudah punya tambang oke eksis, kita sudah punya sawit oke eksis, yang tambang dan sawit insyah Allah sudah mampu memberikan dana bagi hasil buat kita dan sekarang pariwisata kita coba lagi,” Tutur Ardiansyah Sulaiman
Pasalnya menurut Ardiansyah Sulaiman sektor pariwisata tidak harus mendapatkan dana bagi hasil, karena masyarakat secara langsung bisa menikmatinya. “itu yang kita harapkan karena kalau tanpa keterlibatan masyarakat pariwisata tidak akan jalan,” Tuturnya
Selain itu, menurut Ardiansyah Sulaiman selain dalam pelaksanaan FGD ini, Dinas pariwisata juga sudah berkomunikasi dengan Universitas Mulawarman untuk membuat kajian ilmiah terkait pengembangan pariwisata, sehingga bisa menjadi bahan rujukan pemerintah apa yang harus dilakukan.
“Seperti apakah boleh pemerintah melakukan pengembangan melalui perusahaan daerah. Saya kira boleh cuman yang kita khawatirkan di posisi anggaran yang tidak cukup, maka dengan kajian ini bis akita tawarkan ke dunia usaha. Jangan sampai nanti ada yang salah memahami, Ooh kita buat kolam penangkaran buaya disini, apasih penagkaran buaya itu, jangan sampai buat penangkaran tapi buaya mati jadinya,” Tutupnya
Penulis: Bonar
Editor: Awan
