Dinsos Peringkat Pertama Realisasi Anggaran Terendah 2022, Kemudian Disusul DPU Kutim

Selasa, 21 Maret 2023

SELASAR.CO, Sangatta - Meskipun Perangkat Daerah di Kutai Timur tahun lalu telah melakukan kerja keras untuk merealisasikan program mereka agar anggaran yang diberikan bisa terealisasi dengan baik, namun nyatanya tidak bisa dilaksanakan semua. Ini karena anggaran besarnya masuk di APBD perubahan, yang mencapai Rp1,2 triliun.

Dari Data Kabag Administrasi dan Pembangunan Sekkab Kutim, Insan Bowo Asmoro, yang dipaparkan dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) tahun 2023, yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim Senin (20/3/2023), ternyata dari anggaran belanja senilai Rp4,9 triliun, yang bisa dibelanjakan hanya Rp 4 triliun atau 81,84 persen.

Berdasarkan dari data yang di paparkan dalam Radalok yang dipimpin Sekkab Kutim Rizali Hadi dan Asisten Ekonomi Pembangunan Zubair itu, ada Perangkat daerah yang hanya membelanjakan anggaran yang mereka terima, hanya sekitar 60 peren. Meskipun, ada juga Perangkat daerah yang bisa membelanjakan anggaran diatas 90 persen.

Dalam kesempatan itu, Kabag Administrasi dan Pembangunan Sekkab Kutim membeberkan ada 5 Perangkat Daerah terendah realisasi anggarannya di tahun 2022 lalu, yakni yang pertama Dinas Sosial dari Rp 23 miliar lebih anggaran yang dimilikinya yang terealisasi hanya sekitar Rp 14 miliar, atau 60,29 persen. Kemudian di susul Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dari anggaran Rp 657 miliar lebih, yang terealisasi sebesar Rp 441 miliar atau 67,06 persen.

Berita Terkait

Kemudian yang ketiga disusul Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari anggaran Rp 729 miliar lebih yang terealisasi sebesar Rp 535 miliar atau 73,43 persen dan yang ke empat yakni Badan Pendapatan Daerah, dari Rp 59 miliar lebih, yang terealisasi Rp 44 miliar atau 74,83 persen. Kelima di tempati Bappeda dari Rp 37 miliar yang terealisasi Rp 27 miliar atau 74,83 persen.

Sedangkan 5 perangkat daerah terbaik realisasi anggaranya di tahun 2022 lalu yakni, posisi pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Rp 11, 6 miliar anggaran yang dimilikinya yang terealisasi Rp 11,4 Miliar atau 98,80 persen. Kedua Dinas Pemadam Kebakaran dari Rp 19,2 miliar yang terealisasi Rp 18,2 Miliar atau 94,81 persen. Ketiga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Rp 42 Miliar yang terealisasi Rp 39 miliar atau 93,42 persen. Kemudian yang keempat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Rp 17 miliar terealisasi Rp 16 miliar atau 93 persen dan yang kelima Dinas Pertanian dari Rp 118 miliar yang terealisasi Rp 108 miliar atau 91 persen.

Dalam kesempatan ini, bowo juga menyampaikan kecamatan yang serapan angaran besar dan kecil. Namun, rata-rata mereka bisa belanjakan anggaran hingga 80 persen.

Sementara Untuk tahun 2023 ini, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, realisasi belanja baru sekitar 1,5 persen. Padahal, APBD Kutim tahun ini sebesar Rp5,9 triliun. “rendahnya realisasi anggaran tahun 2023 saat ini, meskipu sudah masuk trilwulan I, karena masih terkit dengan masalah kelengkapan adminitrasi untuk pelaksanaan APBD 2023. Ini artinya kita perlu kerja keras untuk meningkatkan dan merealisasikan APBD 2023. Namun jika admintrasi sudah selesai triwulan I, maka diharapkan realisasi pekerjaan tahun 2023 tidak akan terkendala. Memang masalah adminitrasi saat ini masih berjalan karena adanya nomenklatur baru, sehingga perlu penyesuaian. Meskipun demikian, dari evaluasi yang kami lakukan, sudah ada 11 OPD yang sudah selesai masalah adminitrasinya,”Tuturnya

Bowo juga meminta agar semua Perengkat derah segera melakukan input kegiatan melalui sistim pengadaan barang dan jaza atau LPSE. Karena pada 31 Maret, data akan dilaporkan ke KPK.

“hanya belanja gaji yang tidak perlu diimput di sistim penyedia barang ,”Ucapnya

Penulis: Bonar
Editor: Awan