Utama

mobil dinas pimpinan kaltim mobil dinas kaltim mobil dinas gubernur kaltim rudy mas'ud seno aji berita pemrpov kaltim 

Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, Sekda Kaltim: Agar Gubernur Bisa Tembus Medan Berat hingga Pelosok

1 jam yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda – Pengadaan satu unit kendaraan dinas pimpinan daerah senilai Rp8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan publik. Anggaran tersebut dialokasikan untuk satu mobil operasional gubernur.

Di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran di berbagai sektor, publik mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan dengan nilai fantastis tersebut. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kebutuhan kendaraan tersebut berkaitan dengan kondisi geografis Kalimantan Timur yang memiliki medan berat dan akses terbatas.

“Pak Gubernur ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau ingin benar-benar sampai ke titiknya. Pernah ke Sotek, Bongan, sempat tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu tidak ada jalan, tetapi beliau ingin tahu tembusnya sampai mana. Kalau masyarakat bisa tembus, beliau juga ingin sampai di situ,” ujar Sri Wahyuni, Jumat (20/2/2026).

Ia menuturkan, dalam beberapa kunjungan lapangan, gubernur bahkan harus mengganti kendaraan karena kondisi medan yang tidak memungkinkan dilalui mobil biasa. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan pengadaan kendaraan dengan spesifikasi khusus.

“Artinya kendaraan kepala daerah memang harus bisa menembus medan Kaltim, di medan apa saja,” katanya.

Sri Wahyuni menambahkan, kehadiran kendaraan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan pengambilan keputusan berbasis kondisi riil di lapangan. Menurutnya, gubernur ingin memastikan langsung kondisi infrastruktur sebelum memutuskan dukungan pembangunan.

“Ketika beliau akan memutuskan, misalnya jalan ini akan kita dukung, beliau tahu langsung kondisinya bagaimana. Ini terkait membuka ekonomi baru bagi Kaltim dan konektivitas antardaerah. Kaltara sudah menunggu, IKN juga sudah menunggu,” ujarnya, merujuk pada Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ia menyebut, pembukaan akses jalan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga strategis untuk konektivitas wilayah di masa depan. Karena itu, menurutnya, kepala daerah perlu memahami langsung tantangan di lapangan.

“Kalau tahu kondisinya, bisa mengambil kebijakan infrastruktur ke depan. Bukan tahu tidak bisa lalu tidak lewat,” katanya.

Terkait spesifikasi kendaraan, Sri Wahyuni mengakui mobil tersebut dirancang untuk mampu menembus medan berat, namun tetap dapat digunakan untuk fungsi representatif, seperti penjemputan tamu dan kegiatan resmi lainnya. Ia menyebut gubernur juga kerap melakukan kunjungan lapangan, termasuk ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat ditanya mengenai kritik publik yang menilai pengadaan tersebut berlebihan di tengah efisiensi anggaran, Sri Wahyuni enggan berkomentar panjang. “Kemarin sudah dijelaskan. Saya tidak mengulang lagi,” ujarnya singkat.

Ia memastikan kendaraan tersebut telah operasional. Ketika ditanya mengenai posisi kendaraan saat ini, ia menjawab, “Kalau sudah diadakan, pasti sudah ada.”

Pengadaan kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah ini pun masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat, terutama terkait prioritas belanja daerah dan transparansi penggunaan anggaran.

 

Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan