Utama
Gratispol Beasiswa gratispol daftar gratispol gratispol kaltim rudy mas'ud gubernur kaltim
Gratispol Tidak untuk Semua Mahasiswa, Gubernur Mas’ud: Hanya untuk Kelas Reguler
SELASAR.CO, Samarinda – Program pendidikan Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak serta-merta dapat diakses seluruh mahasiswa tanpa ketentuan. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa bantuan pendidikan tersebut memiliki persyaratan khusus, mulai dari domisili hingga jalur perkuliahan yang diikuti.
Rudy menyampaikan bahwa secara umum program Gratispol berjalan baik, meski pada tahap awal pelaksanaan masih ditemukan sejumlah kesalahpahaman di masyarakat.
“Alhamdulillah seluruhnya berjalan dengan baik. Memang ada beberapa kesalahan persepsi karena ini program perdana. Kami terbuka menerima kritik dan langsung melakukan pembenahan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat,” ujar Rudy, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, program Gratispol diperuntukkan bagi warga Kalimantan Timur yang telah berdomisili minimal tiga tahun. Selain itu, bantuan hanya diberikan kepada mahasiswa jalur reguler, bukan kelas ekstensi atau eksekutif.
“Yang kami fasilitasi adalah jalur reguler mulai S1 sampai S3. Untuk kelas ekstensi dan eksekutif memang tidak termasuk,” katanya.
Meski demikian, Pemprov Kaltim memberikan perhatian khusus bagi kalangan guru yang ingin melanjutkan pendidikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami prioritaskan guru-guru. Kalau gurunya hebat, generasi dan mahasiswa ke depan juga akan hebat,” lanjut Rudy.
Dalam beberapa waktu terakhir, program Gratispol sempat menuai keluhan dari sejumlah mahasiswa dan masyarakat. Sebagian mengaku gagal menerima bantuan karena masuk dalam kelas eksekutif dan tidak memenuhi persyaratan, sementara lainnya mengeluhkan lambannya respons layanan administrasi.
Persoalan tersebut memicu anggapan bahwa program pendidikan gratis tidak berjalan merata, bahkan dianggap menimbulkan “prank kebijakan” bagi mahasiswa yang telanjur berharap mendapat bantuan.
Menanggapi hal itu, Rudy mengakui keterbatasan sumber daya manusia pada layanan Gratispol dan berjanji akan melakukan evaluasi.
“Kalau untuk penambahan, nanti langsung ke Kesra ya, karena teknisnya ada di sana. Prinsipnya, pemerintah adalah pelayan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim berharap ke depan sosialisasi persyaratan Gratispol dapat diperjelas agar tidak kembali menimbulkan kebingungan publik. Program ini tetap ditujukan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan, namun dengan mekanisme yang terukur dan sesuai sasaran.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
