Kutai Timur
Penyusunan APBD DPRD Kutim PDI Perjuangan
PDIP Komitmen Dorong Penyusunan APBD 2024 yang Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
SELASAR.CO, Sangatta - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berkomitmen mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang fokus pada kebutuhan masyarakat. Komitmen ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda APBD tahun 2024, saat rapat paripurna DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).
Dalam pandangan umum yang disampaikan Siang Geah, anggota Fraksi PDI Perjuangan, pihaknya memiliki pandangan yang kuat tentang pembahasan Nota Penjelasan Bupati Kutim pada penyampaian Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2024.
"Dalam menghadapi tahun anggaran 2024, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk mendorong penyusunan APBD yang memprioritaskan sektor-sektor kunci yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," kata Siang Geah saat membacakan pandangan fraksi.
Pihaknya meyakini bahwa pendekatan yang holistik dan berimbang perlu diterapkan dalam menyusun APBD, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Berita Terkait
Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
"Oleh karenanya maka Pemerintah Pusat dan Daerah harus menterjemahkan rencana aksi yang bersifat operasional ke dalam program dan kegiatan baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Hal ini pula yang kami harapkan dapat terakomodir dalam rancangan APBD Kutai Timur tahun anggaran 2024," ujarnya.
PDIP juga mengapresiasi semangat tema pembangunan Kutai Timur tahun 2024, yaitu "Penguatan Struktur Ekonomi". Tema ini dinilai tepat untuk mencerminkan arah strategis pembangunan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Terkait proyeksi pendapatan daerah tahun 2024, PDI Perjuangan mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah meningkatkannya secara signifikan, dari Rp 8,561 triliun menjadi Rp9,148 triliun. Namun, pihaknya mengingatkan agar sumber pendapatan tersebut berasal dari sumber pendapatan yang berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu.
Sementara itu, belanja daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 9,123 triliun. PDI Perjuangan menilai belanja tersebut perlu dipertimbangkan apakah alokasinya sudah sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, seperti pengembangan ekonomi lokal, daya saing sektor unggulan, dan infrastruktur daerah.
"Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus memastikan bahwa alokasi anggaran untuk setiap komponen belanja tersebut sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Timur," pungkasnya.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
