Kutai Timur
Bus Antar Jemput Siswa Bus Antar Jemput Sekolah DPRD Kutim
DPRD Nilai Pengadaan Bus Antar Jemput Siswa Belum Prioritas
SELASAR.CO, Sangatta - Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada usulan atau laporan resmi dari pemerintah daerah terkait rencana pengadaan bus sekolah. Usulan ini telah dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, dengan pengadaan yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutim.
Menanggapi wacana ini, Yan berpendapat bahwa pengadaan bus sekolah di Kutim merupakan hal yang kompleks, mengingat sudah ada banyak kendaraan umum dan bus-bus perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Selain itu, menurut Yan, pengadaan bus sekolah ini bukan merupakan prioritas yang mendesak untuk Kota Sangatta karena jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah masih relatif dekat.
“Bagi saya, pengadaan bus sekolah di Sangatta masih belum efektif, terutama mempertimbangkan jarak yang dekat dan ketersediaan transportasi umum yang telah ada,” jelas Yan kepada para awak media baru-baru ini.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
Namun demikian, Yan mengungkapkan bahwa jika pengadaan bus tersebut dimasukkan ke dalam program kerja tahun 2024, sebagai anggota DPRD yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, pihaknya akan membahasnya secara lebih rinci ketika membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada bulan Januari mendatang.
Pihaknya akan menganalisis tingkat kegentingan pengadaan bus sekolah ini sebelum melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya, dengan memperhatikan efektivitas kebijakan pemerintah Kabupaten Kutim dalam mendukung sektor pendidikan, serta mempertimbangkan kendala dan kebutuhan masyarakat Kutim.
“Dalam menghadapi isu ini, perlu adanya keterbukaan dalam berdiskusi dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, para siswa dan orang tua murid, serta masyarakat secara keseluruhan. Keputusan akhir mengenai pengadaan bus sekolah harus didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dan memperhatikan kebutuhan nyata dari masyarakat Kutim,” tegas Yan.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
