Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Minta Pemda Dukung SIPERIBUN di Kaltim

Rabu, 08 Mei 2024

SELASAR.CO, Balikpapan - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendukung penuh penggunaan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) dalam proses self reporting.

SIPERIBUN merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian (Dirjenbun) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kantor Staf Presiden (KSP). Diharapkan platform ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perkebunan di Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ence Achmad Rafiddin Rizal, luas area perkebunan kelapa sawit di provinsi ini mencapai 1.411.861 hektare, terdiri dari kebun inti seluas 972.152 hektare dan kebun plasma/rakyat/swadaya seluas 373.212 hektare.

Terdapat 303 Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kaltim, dengan 245 perusahaan di antaranya telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.266.389 hektare. Sementara 304 perusahaan lainnya memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 2.317.295 hektare.

Berita Terkait

Jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kaltim mencapai 109 unit, dengan kapasitas terpasang 5.955 ton tandan segar (TBS) per jam dan kapasitas terpakai 5.319 TBS per jam.

Hingga saat ini, berdasarkan data SIPERIBUN, sebanyak 198 perusahaan perkebunan di Kaltim telah menyampaikan laporan perkembangan usaha perkebunannya melalui platform tersebut, atau setara dengan 65 persen dari total perusahaan.

"Masih ada beberapa perusahaan perkebunan yang belum menyampaikan laporan perkembangan pembangunan usaha perkebunannya melalui Aplikasi SIPERIBUN," ujar Rizal dalam kegiatan Sosialisasi Pelaporan Pelaksanaan Perizinan Perkebunan Berbasis Online di Hotel Grand Senyiur pada Selasa (7/5).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPERIBUN antara lain data yang diinput masih belum lengkap.

Rizal menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target yang ditetapkan Satgas Sawit. Keseragaman bahasa antara pemerintah pusat dan daerah juga penting untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit.

Pada pertemuan tersebut, narasumber dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Timur menjelaskan kebijakan, teknik, dan cara penginputan data pada Aplikasi SIPERIBUN. Diharapkan pertemuan ini dapat meningkatkan pengetahuan para peserta, khususnya terkait pelaporan di bidang perkebunan. (ADV/DISKOMINFOKALTIM)

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan