Kutai Timur
DPRD Kutim 
Lambatnya Penyerapan Anggaran Bakal Jadi Biang Kerok Mandeknya Kesejahteraan Masyarakat di Kutim
SELASAR.CO, Sangatta - Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, geram dengan lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Ia menilai, banyak program kesejahteraan yang mandek, meskipun anggaran yang tersedia terbilang besar. Hal ini diungkapkan Yan kepada awak media, belum lama ini
Menurut Yan, salah satu kendala utama adalah lambatnya penyerapan anggaran. "Dana ada, tapi tidak digunakan secara optimal. Banyak Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang menumpuk. Ini tentu sangat disayangkan karena menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Yan mencontohkan sejumlah permasalahan di lapangan, seperti jalan rusak yang menghambat akses masyarakat ke kebun sawit, dan lambatnya pelaksanaan program pembangunan. Ia menilai, kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Ini bukan masalah penganggaran, tapi masalah penyerapan. Dananya sudah masuk di OPD tapi tidak dipakai," tegas Yan.
Berita Terkait
Lebih lanjut, Yan menyampaikan bahwa selain kurangnya kuantitas, kualitas SDM juga menjadi sorotan. Banyak program yang tertunda karena kurangnya kapasitas personel dalam mengelola anggaran yang besar.
"Ini terlihat jelas ketika anggaran besar muncul pada perubahan anggaran. Pegawai kewalahan dan program menjadi tidak berjalan maksimal," tambah Yan.
Kondisi ini diperparah dengan pola perencanaan program yang kurang efektif. "Seringkali, pada awal tahun program belum berjalan maksimal, namun di pertengahan tahun anggaran besar justru datang lagi. Ini terjadi berulang kali pada tahun 2022 dan terjadi lagi 2023," ungkap Yan.
Menyikapi hal ini, Yan meminta agar Pemkab Kutim segera melakukan langkah kongkret untuk mengatasi persoalan ini. Ia mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, serta meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan.
"Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD. Kita juga perlu tingkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan. Jangan sampai anggaran besar yang ada tidak bisa terserap dan berakibat pada mandeknya program kesejahteraan masyarakat," tegas Yan.
Penulis: Bonar
Editor: Awan