Kutai Timur
Pertahankan Opini WTP dari BPK, Pemkab Kutim Gelar TLHP
SELASAR.CO, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berkomitmen untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim di Hotel Senyiur, Samarinda, Jumat (22/11/2024).
Acara ini dihadiri oleh Asisten III Administrasi Umum H. Sudirman Latief mewakili Pjs Bupati Kutim, Kepala BPKAD H. Ade Achmad Yulkafilah, narasumber dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, serta Kepala OPD dan pejabat terkait lainnya.
Sudirman Latief menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20. "Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPK telah ditindaklanjuti dengan kompeten dan relevan. Kami berterima kasih kepada BPK RI yang terus mendampingi kami dalam membangun Kutim," ujarnya.
Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. "Kegiatan ini juga merupakan bagian dari persiapan Pemkab Kutim menghadapi pembahasan TLHP tahun 2024," ungkapnya.
Berita Terkait
Sebanyak 139 peserta yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran turut hadir dalam kegiatan ini. "Kami berupaya memastikan semua elemen memahami tanggung jawab masing-masing," jelas Ade.
Dua narasumber dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Nana Suryana dan Wiji Larasati, memberikan materi mendalam terkait mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan selama empat hari, mulai 21 hingga 24 November 2024.
"Kami berharap, dengan sinergi dan komitmen yang kuat, Kabupaten Kutai Timur dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK," ujar salah satu narasumber.
Ade juga mengapresiasi peran Inspektorat Daerah dalam memantau dan mendorong penyelesaian TLHP di setiap OPD. "Sinergitas ini menjadi kunci dalam menjaga opini WTP yang sudah diraih Kutim," ujarnya.
Melalui kegiatan TLHP ini, Pemkab Kutim berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
