Kutai Timur
Pemkab Kutim Apresiasi Masukan PKS Terkait Penyampaian RAPBD dan Pengelolaan BUMD
SELASAR.CO, Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan apresiasi atas masukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutim yang meminta agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) disampaikan lebih awal. Hal ini bertujuan agar pembahasan RAPBD tidak tergesa-gesa.
Apresiasi tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Sudirman Latif, saat menanggapi pandangan umum Fraksi PKS DPRD Kutim dalam rapat paripurna, Senin (25/11/2024). Rapat dipimpin Ketua DPRD, Jimmi ST, dan Wakil Ketua, Sayid Anjas serta Prayunita Utami.
"Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) jika ada kendala," ujar Sudirman.
Sudirman menambahkan, pemerintah siap menindaklanjuti masukan dari Fraksi PKS, termasuk terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berita Terkait
"Pemerintah siap melakukan diversifikasi sumber PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah yang belum tergali optimal," jelasnya.
Terkait tingginya belanja operasi dalam APBD 2025, Sudirman menjelaskan bahwa alokasi tersebut ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
"Ke depan, pemerintah akan melakukan evaluasi agar belanja operasi dan belanja modal dapat lebih berimbang," tambahnya.
Sudirman juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat dengan pandangan Fraksi PKS bahwa pembiayaan daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus berkorelasi dengan pengembalian kepada pemerintah.
"Untuk itu, pemerintah akan memaksimalkan tata kelola dan monitoring BUMD yang menerima pembiayaan dari APBD," tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kutim berkomitmen untuk memanfaatkan APBD semaksimal mungkin agar masyarakat dapat menikmati haknya, berupa pelayanan dasar dan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
