Kutai Kartanegara
Diskomnifo Kukar Berita Pimpinan
Ini Strategi Pemkab Kukar Hadapi Kendala Serapan Anggaran Daerah
SELASAR.CO, Tenggarong - Pemggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di tahun ini menjadi tatangan besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara). Seringnya terjadi gangguan sistem pada penggunaan SIPD, menjadi kendala terkait penyelesaian proses administrasi keuangan di daerah.
Dikatakan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, bahwa SIPD hanya dapat diakses secara optimal pada pukul 23.00 hingga 05.00 pagi. Hal dinilai sangat tidak efisien untuk mendukung aktivitas pemerintahan. Kondisi ini membuat Pemkab Kukar kesulitan merealisasikan anggaran secara maksimal.
"Kami sudah mengirimkan surat terbuka kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan surat khusus ke Pusdatin Kemendagri untuk mencari solusi atas permasalahan ini,” kata Sunggono, pada Jumat (29/11/2024).
Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Kukar telah menyiapkan sistem pendamping yang memungkinkan proses input data SIPD dilakukan dengan lebih efektif. Sistem ini direncanakan mulai digunakan pada awal Desember 2024.
Berita Terkait
“Mitigasi kami adalah memindahkan proses input ke sistem pendamping. Jika tidak dilakukan, realisasi anggaran bisa terhambat signifikan. Tahun lalu saja, kami menerbitkan 1.000 SP2D dalam sehari,” ungkap Sunggono.
Untuk menghindari potensi utang di akhir tahun, Tim Pengelola Anggaran Satuan (TPAS) telah menyusun daftar kegiatan prioritas yang harus diselesaikan. Langkah ini juga melibatkan pengawasan ketat terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar fokus pada program-program penting.
"TPAS telah menetapkan daftar kegiatan prioritas yang harus diselesaikan agar tidak menjadi beban di tahun mendatang. Kepala OPD diminta memastikan target anggaran dapat tercapai sesuai rencana,” sebuynya.
Diharapkan, pemerintah pusat dapat memberikan solusi dan dukungan lebih baik bagi daerah-daerah yang memiliki kendala infrastruktur seperti Kukar. Ia menegaskan bahwa permasalahan SIPD tidak hanya berdampak pada realisasi anggaran, tetapi juga menghambat pelayanan publik.
"Kami berharap ada dukungan lebih nyata dari pusat agar penerapan SIPD bisa berjalan lebih efektif, sehingga pelayanan publik tetap optimal,” tutupnya.
Penulis: Juliansyah
Editor: Awan
