Mahasiswa Kritik Efisiensi: Bicara Generasi Emas Kok Pendidikan Tak Jadi Prioritas?

Selasa, 18 Februari 2025

SELASAR.CO, Samarinda - Sejak dikeluarkan pada 22 Januari, Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tahun 2025 terus menuai pro dan kontra. Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi anggaran belanja Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 307 triliun yang mengakibatkan sejumlah kementerian terpaksa memotong pagu anggaran.

Efisiensi kementerian yang mendapat sorotan publik adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Pasalnya, masing-masing kementerian terpaksa memotong anggaran pagu sebesar Rp 8 triliun dan Rp 14,3 triliun. Pemotongan tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi efektivitas institusi pendidikan dalam beroperasi. Dalam kasus perguruan tinggi, bahkan dapat berdampak pada kenaikan uang kuliah per semester bagi para mahasiswa.

Dalam wawancara dengan awak media Selasar pada Jumat (14/2/2025), Muhammad Rezky Nur Ilman selaku Gubernur BEM Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP) berpendapat bahwa pemangkasan anggaran pendidikan tidak dapat dibenarkan. Baginya, pendidikan adalah salah satu pilar berdirinya negara maju dan bahkan dijamin dalam konstitusi. Oleh karenanya, ia menganggap sekunderisasi pendidikan adalah tindakan inkonstitusional.

“Bagaimana kita berbicara generasi emas ketika pendidikan tidak diprioritaskan? Bisa jadi guru tidak lagi jadi impian anak bangsa ke depannya,” ungkap pemuda yang akrab disapa Ilman tersebut.

Berita Terkait

Ia juga menolak alasan efisiensi anggaran pendidikan yang diperuntukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Baginya, gizi dan pendidikan adalah hal yang harusnya berjalan seimbang ketimbang saling kompromi satu sama lain. Ia menyebut rencana efisiensi anggaran kontradiktif dengan praktik Presiden Prabowo yang justru membentuk kabinet “gemuk”.

Tak hanya Ilman, para mahasiswa lain di Samarinda juga merasakan kekhawatiran serupa. Puncaknya adalah pada hari Senin (17/2/2025) ketika ratusan mahasiswa berdemonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Kaltim. Penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan menjadi salah satu aspirasi mereka.

Dalam konferensi pers Orientasi Awal Pemerintahan 2025-2030 pada Minggu (16/2/2025), Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda sekaligus kader Partai Gerindra menjelaskan bahwa efisiensi imbas Inpres No 1 tahun 2025 tidak memengaruhi sektor operasional dan pembangunan. Ia memberi contoh ketidakefektifan penggunaan dana untuk kegiatan seperti perjalanan dinas dan study tour yang kerap dilaksanakan oleh jajaran birokrat pemerintahan. Dengan kata lain, tidak ada hal signifikan yang akan dipengaruhi oleh efisiensi pemerintah.

“(Isu dampak efisiensi) Ini dilontarkan oleh buzzer dan pihak yang diduga sengaja melakukan perlawanan program efisiensi. Padahal aslinya biasa-biasa saja (dengan adanya efisiensi ini),” ujarnya.

Pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra, Presiden Prabowo mengakui bahwa Inpres No 1 tahun 2025 hanyalah salah satu dari tiga tahap efisiensi yang diproyeksikan akan menghemat anggaran negara sebesar Rp 750 triliun. Setengah dari hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk belanja strategis, termasuk program MBG. Sedangkan sisanya diperuntukkan investasi dan proyek strategis nasional.

Penulis: Zain
Editor: Awan