Utama

Efisiensi Anggaran  Instruksi Presiden  Dampak Efisiensi Anggaran  Hotel di Samarinda  Hotel di Kaltim  Industri Perhotelan 

Efisiensi Anggaran Bikin Hotel di Kaltim Drop dan Mulai Merumahkan Karyawan

5 jam yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang fokus pada efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, memberi dampak negatif di industri perhotelan, tidak terkecuali di Kalimantan Timur (Kaltim).

Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Wied Paramartha mengatakan, efisiensi anggaran bagi dunia perhotelan Kaltim berdampak buruk. Sebab, pendapatan mengalami penurunan yang cukup drastis pada triwulan 1 2025.

“Efisiensi ini luar biasa sekali dampaknya kepada dunia perhotelan. Di Samarinda itu tentu marketnya adalah government (pemerintah), dengan menyediakan meeting room (ruang rapat). Sebanyak 50 sampai 70 persen, memang hotel kita itu berharap dari segmen market pemerintah,” ucap Wied Paramartha seusai menghadiri diskusi Dampak Efisiensi Terhadap Industri Perhotelan yang digagas oleh Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Samarinda di Hotel Zoom, Rabu (23/4/2025).

Wied menyebutkan, saat ini sudah beberapa hotel di Kaltim yang melakukan pengurangan tenaga kerja.

“Dampak paling parah itu yang sudah mulai dilakukan, pengurangan tenaga kerja. Itu seluruh hotel di Kaltim melakukannya,” ungkap Wied.

Ia menjelaskan, pengurangan tenaga kerja itu bukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tetapi, tenaga kerja harian yang saat ini dirumahkan dan dipaksa untuk cuti.

“PHK belum, jadi kita baru merumahkan tenaga harian, mulai-mulai juga dilakukan pemaksaan cuti (unpaid leave), dan ini sudah dilakukan beberapa hotel. Dan ini baru di 3 bulan pertama sudah begini, ” jelasnya.

Akibat efek domino efisiensi anggaran yang dilakuan pemerintah, Wied meminta juga kepada para pengelola hotel agar membuat langkah yang tidak tergantung lagi pendapatannya dari pemerintah ke depan.

“Begini pastinya otomatis okupansi juga berpengaruh ke kita karena efisiensi ini," tuturnya.

Sementara itu, Ketua BPC PHRI Kota Samarinda, Leny Marlina mengatakan, dengan adanya kebijakan efisiensi ini diharapkan dunia perhotelan di Samarinda dapat melakukan pembaharuan.

“Pemerintah pasti mempunyai kebijakan, untuk menyikapi ini tinggal masing-masing hotel saja bisa berinovasi dan berkreasi bagaimana untuk tidak terlalu bergantung pada kegiatan-kegiatan pemerintah," kata Leny.

Ia menyebutkan, pihaknya akan melakukan langkah ke depan bersama Pemerintah Kota Samarinda untuk berkolaborasi agar para wisatawan melirik Samarinda untuk berwisata dan menginap.

Perihal adanya bank pelat merah yang melakukan rapat di Jakarta beberapa waktu lalu, Leny menyarankan agar perusahaan seperti itu melakukan rapat di hotel-hotel yang ada di Kaltim agar pendapatan bisa masuk di daerah.

“Kita dari pokok pikiran yang di diskusikan hari ini terkait dampak efisiensi anggaran, kita pasti akan sampaikan kalau bisa kegiatan-kegiatan luar kota bisa lebih banyak di fokuskan di Kota Samarinda saja,” tutupnya.

Penulis: Boy
Editor: Awan