Utama
Internet Gratispol WIfi Gratispol Kaltim
Anggaran Menyusut, Pemprov Kaltim Turunkan Kecepatan Internet Desa Gratispol agar Tetap Berjalan
SELASAR.CO, Samarinda – Keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2026 memaksa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan penyesuaian layanan internet desa Gratispol. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menurunkan kapasitas bandwidth di sejumlah desa yang telah terpasang jaringan.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa hingga akhir 2025 program internet desa telah menjangkau 802 desa dari total 841 desa di seluruh Kaltim, atau sekitar 95 persen capaian. Jumlah tersebut bahkan melampaui target pemerintah provinsi yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 716 desa.
“Target kami di RPJMD hanya 716 desa, tetapi alhamdulillah bisa terpasang di 802 desa. Masih tersisa sekitar 39 desa yang belum terlayani,” ujar Faisal, Kamis (12/2/2026).
Memasuki 2026, keterbatasan fiskal daerah membuat alokasi anggaran program ini menurun. Diskominfo hanya menerima kepastian anggaran awal sekitar Rp8 miliar, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meski diproyeksikan mendapat tambahan sekitar Rp5 miliar pada APBD Perubahan, total anggaran diperkirakan hanya mencapai Rp13 miliar.
Sementara kebutuhan riil untuk operasional jaringan internet desa sepanjang tahun diperkirakan mencapai Rp16 miliar hingga Rp20 miliar.
“Karena anggarannya tidak mencukupi, satu-satunya jalan adalah menurunkan bandwidth di beberapa desa. Jaringannya tetap aktif, tidak dicabut, dan tidak dibebankan ke desa, tetapi kecepatannya kami sesuaikan dengan kondisi keuangan. Yang biasanya 100 Mbps jadi 50 Mbps,” jelasnya.
Faisal menegaskan, kebijakan tersebut bersifat sementara dan dilakukan agar pemasangan jaringan baru di desa yang belum terlayani tetap bisa dilanjutkan tahun ini.
Diskominfo menargetkan seluruh 841 desa dapat terhubung internet pada 2026, meski menghadapi tantangan wilayah terpencil, keterbatasan listrik, serta tingginya biaya layanan satelit di daerah yang tidak dapat dijangkau serat optik.
“Beberapa desa yang jauh terpaksa menggunakan satelit, dan biayanya cukup besar. Ini juga yang menyedot anggaran cukup signifikan,” katanya.
Berdasarkan laporan progres hingga Desember 2025, jaringan internet desa telah terpasang di seluruh desa di Berau, Mahakam Ulu, dan Penajam Paser Utara. Sementara di Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Paser masih tersisa puluhan desa yang belum terlayani.
Meski dilakukan penyesuaian bandwidth, Faisal memastikan program internet desa tetap berjalan dan tidak dihentikan.
“Ini tetap program Gratispol. Kami mohon pengertian masyarakat desa karena kondisi keuangan daerah memang sedang terbatas. Jika keuangan membaik pada 2027, bandwidth akan kami tingkatkan kembali,” pungkasnya.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
