Ragam
Ketua DPRD Kaltim Ingin Rekomendasi Strategis Terkait Optimalisasi DBH
SELASAR.CO, Balikpapan – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dengan tema "Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) untuk Mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan demi Penguatan Fiskal Daerah". Acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan pada Rabu, 9 Juli 2025.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Sri Wahyuni, dan Kepala Bapenda Kaltim sebagai moderator. Hadir pula 12 gubernur dan wakil gubernur dari provinsi penghasil SDA, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Dalam forum ini, Hasanuddin Mas'ud menekankan perlunya rakor menghasilkan keputusan strategis dan langkah konkret untuk menyelaraskan pendekatan dengan pemerintah pusat melalui advokasi nasional.
“Saya ingin setelah rakor ini ada rekomendasi strategis dari DPRD. Kami sering turun ke lapangan, komisi-komisi kami terjun langsung, sehingga bisa memberikan masukan yang relevan,” ujar Hasanuddin.
Berita Terkait
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sektor pertambangan yang adil, berkelanjutan, dan transparan. Hasanuddin mencatat bahwa Kalimantan Timur memiliki 10 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), menjadikannya provinsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa rakor ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan wadah untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil SDA.
“Ini bukan soal bagi-bagi kue, tapi soal keadilan fiskal. Banyak daerah penghasil tidak mendapat sepeser pun dari aktivitas yang terjadi di wilayahnya,” tegas Rudy.
Rudy menyoroti dominasi pemerintah pusat dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil, terutama dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pusat. Ia menyebutkan bahwa Kaltim menyumbang lebih dari 50 persen PNBP nasional dari sektor tambang, namun alokasi DBH yang diterima tidak sebanding. Rakor ini diharapkan menjadi titik awal untuk mendorong regulasi baru yang lebih berpihak pada daerah penghasil serta memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi SDA.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan
