Utama
Puluhan Ormas Tolak intimidasi Wartawan Transparansi Pemerintah Organisasi Masyarakat Intimidasi wartawan
Puluhan Ormas Kaltim Tegaskan Penolakan Intimidasi Wartawan dan Dorong Transparansi Pemerintah
SELASAR.CO, Samarinda - Sebanyak 25 organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kalimantan Timur menyampaikan sikap bersama atas dugaan intimidasi terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum Ormas. Sikap tersebut diumumkan dalam sebuah pertemuan di Samarinda yang turut dihadiri tokoh masyarakat serta pimpinan Ormas dari berbagai wilayah, Kamis (20/11/2025).
Dalam forum tersebut, para Ormas menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Mereka mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menjalankan prinsip good governance secara nyata demi menjaga kepercayaan publik.
Ketua Persatuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) Kaltim, Rachmadansyah, menegaskan bahwa ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk melalui perlindungan terhadap kerja-kerja pers. Ia menyebut bahwa upaya menghalangi wartawan sama saja dengan menghambat hak publik atas informasi.
“Kami berdiri untuk memastikan pemerintahan berjalan terbuka. Transparansi adalah hak publik, dan siapa pun yang menghalangi pers berarti menghalangi demokrasi,” kata Rachmadansyah.
Berita Terkait
Penolakan terhadap intimidasi juga disampaikan tokoh masyarakat Kaltim, Mugeni. Ia menilai tindakan intimidatif terhadap jurnalis merupakan bentuk penyempitan ruang demokrasi dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
“Wartawan bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kelompok tertentu. Jika mereka diintimidasi, pasti ada yang ingin ditutup-tutupi. Kami tidak akan tinggal diam ketika pers dibungkam,” ujar Mugeni.
Ketua Komando Pemuda Asli Kalimantan (Kopadaska), Erly Sopiansyah, yang menjadi penggagas pernyataan sikap ini, menambahkan bahwa jurnalis harus dijamin keamanannya saat meliput. Menurutnya, media perlu mendapat dukungan penuh ketika mengungkap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak transparan.
“Kami mendukung kawan-kawan media yang berani mengungkap kebijakan yang tidak jelas. Intimidasi terhadap awak media adalah tindakan pengecut, dan kami tidak akan tinggal diam,” tegas Erly.
Para pimpinan Ormas menilai kebebasan pers sebagai unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Mereka menegaskan bahwa komitmen menjaga iklim demokrasi di Kaltim harus terus diperkuat agar daerah tetap kondusif dan terbuka.
Beberapa Ormas yang hadir antara lain Pusaka, Kopadaska, FSPKSI, FKPPI, FPPI, Jaga Rakyat Kaltim, KIN–Green Leadership, LBH Pusaka, PAM KT, F-KALIBER, GALAK, LSM GAN, serta Forum Solidaritas Borneo (FSB) Kaltim.
Adapun empat poin sikap yang mereka keluarkan, di antaranya:
1. Mendukung “good governance” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang efektif.
2. Menolak adanya intimidasi dari Oknum apapun juga terhadap Wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.
3. Mendukung Wartawan dan Media yang mengekpos kebijakan Pemerintah Provinsi yang tidak transparan di kantor Gubernur Kaltim dan kami menolak intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
4. Ormas se-Kaltim mengecam tindakan Oknum Ormas yang meintimidasi media yang mengekpos kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Penulis: Boy
Editor: Awan
