Utama
bandara ujoh bilang bandara di mahulu bandara kaltim
Irwan: Bandara Ujoh Bilang Direncanakan Sejak Lama, Bukan Sekadar Anggaran Rp43 Miliar
SELASAR.CO, Mahulu - Polemik pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) belakangan menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Berbagai narasi bermunculan, terutama terkait alokasi anggaran Rp43 miliar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai sebagai penentu utama pembangunan bandara tersebut. Namun, anggapan itu dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan fakta di lapangan.
Pemerhati Media Sosial, Irwan, menegaskan bahwa pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, bukanlah proyek yang muncul secara tiba-tiba akibat alokasi anggaran Rp43 miliar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Irwan menanggapi riuhnya perdebatan dan pemberitaan publik terkait pembangunan bandara tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk berhenti sejenak dari polemik dan melihat fakta secara utuh agar tidak terjebak pada perdebatan yang berujung pada kebencian dan informasi keliru.
“Belakangan ini muncul kesimpulan yang salah, seolah-olah Bandara Ujoh Bilang dibangun hanya karena adanya anggaran Rp43 miliar dari Pemprov Kaltim. Faktanya, pembangunan bandara ini sudah direncanakan sejak lama oleh para pemimpin di Mahakam Ulu,” ujar Irwan di akun instagram pribadinya, Senin (12/1/2026).
Berita Terkait
Ia menjelaskan, perencanaan Bandara Ujoh Bilang telah dimulai sejak tahun 2017, termasuk pengurusan izin penetapan lokasi ke Kementerian Perhubungan. Namun, izin tersebut baru terbit pada akhir 2022 atau awal 2023. Setelah itu, pembangunan dilanjutkan dengan pembebasan lahan, pengupasan tanah, serta pembangunan runway dan terminal bandara.
Menurut Irwan, seluruh tahapan pembangunan tersebut hingga saat ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu dengan total anggaran sekitar Rp200 miliar, baik pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya maupun bupati yang menjabat saat ini.
“Dukungan Rp43 miliar dari Pemprov Kaltim tentu sangat penting, tetapi itu adalah dukungan tambahan, bukan pondasi utama pembangunan Bandara Ujo Bilang,” tegasnya.
Ia menilai, persoalan muncul ketika kunjungan pejabat dan pemberitaan publik membentuk persepsi bahwa bandara tersebut dibangun semata-mata karena anggaran dari pemerintah provinsi. Akibatnya, Bupati Mahakam Ulu justru menjadi sasaran kritik dan perundungan di ruang publik dan media sosial.
“Bupati dianggap lamban dan tidak bekerja, padahal pekerjaan terberat, paling sunyi, mahal, dan penuh risiko politik maupun hukum sudah dilakukan sejak lama oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu,” ucapnya.
Irwan menekankan bahwa pembangunan merupakan proses estafet yang melibatkan banyak pihak. Ada yang merintis, melanjutkan, dan mendukung. Namun, ia mengingatkan agar kerja pihak lain tidak dihapus demi membangun narasi sepihak.
Ia berharap seluruh elemen pemerintah, baik kabupaten, provinsi, maupun pusat, dapat terus bekerja sama agar pembangunan Bandara Ujoh Bilang segera rampung. Di sisi lain, masyarakat juga berhak mengetahui fakta yang sebenarnya.
“Bagi saya, keadilan bukan soal siapa yang paling sering muncul di kamera, tetapi siapa yang benar-benar bekerja sejak awal,” pungkasnya.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
