Ironi Angka Pengangguran Tinggi, Perusahaan Sawit di Kutim Justru Kesulitan Cari Tenaga Kerja

2 jam yang lalu

SELASAR.CO, Sangatta – Sebuah paradoks ketenagakerjaan tengah membayangi Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Di tengah laporan peningkatan angka pengangguran, sektor perkebunan kelapa sawit justru mengaku kesulitan mencari tenaga kerja lokal, hingga terpaksa melirik calon pekerja dari luar daerah.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kutai Timur tercatat 6,20 persen. Angka ini menunjukkan tren kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di level 5,76 persen.

Kenyataan di lapangan berlawanan dengan data tersebut. PT Subur Abadi Plantations (SAP), salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Telen, mengungkapkan sulitnya mencari tenaga kerja lokal.

Asisten HRD PT SAP, Dwi Puji Hartono, menyebut pihaknya sangat membutuhkan tenaga kerja untuk posisi operasional tanaman, khususnya pemanen dan perawat tanaman.

“Kurang lebih ada sekitar 100 tenaga kerja yang dibutuhkan,” kata Dwi saat ditemui di Kantor Disnakertrans Kutim, Senin (2/2/2026).

Proses rekrutmen sebenarnya telah berjalan sejak Desember 2025 secara kontinu. Namun hingga kini, jumlah pendaftar dari wilayah sekitar perusahaan (Ring Satu) sangat minim.

“Tenaga kerja lokal sebenarnya ada, tapi tidak banyak. Paling hanya satu atau dua orang saja. Untuk jabatan tertentu mungkin terisi, tapi untuk operasional lapangan seperti panen, nampaknya kurang diminati,” ujarnya.

Padahal, perusahaan telah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang bagi pekerja, di antaranya gaji sesuai UMK, fasilitas mess gratis, akses listrik dan air bersih, serta jaminan kesehatan (BPJS).

Meski informasi penerimaan tenaga kerja sudah disampaikan hingga ke pemerintah desa dan kecamatan, posisi lowongan tetap kurang diminati masyarakat setempat.
Menyikapi kekosongan ini, PT SAP akhirnya mengajukan izin resmi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Disnakertrans untuk merekrut tenaga kerja dari luar daerah.

“Pekerjaan di lapangan harus tetap berjalan karena menyangkut operasional tanaman. Kami tetap memprioritaskan warga Ring Satu, namun sambil berjalan kami juga mencari tenaga kerja dari luar karena kebutuhan mendesak,” tambah Dwi.

Sementara itu, Plt Kepala Disnakertrans Kutai Timur, Trisno, menanggapi serius tingginya angka pengangguran yang menyentuh 6 persen. Ia menekankan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan fenomena unik: lowongan kerja tersedia luas, tetapi peminat lokal minim.

Menurut Trisno, narasi kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja tidak sepenuhnya tepat. Banyak perusahaan di Kutai Timur justru kesulitan mendapatkan pelamar lokal meski fasilitas sudah memadai.

Salah satu contoh nyata adalah PT SAP dan beberapa perusahaan lain yang mengajukan permohonan rekrutmen tenaga kerja dari luar daerah karena kebutuhan lokal tidak terpenuhi.

“Banyak perusahaan butuh tenaga kerja lokal dan sudah berupaya melakukan rekrutmen. Buktinya, ada rekomendasi dari camat untuk memprioritaskan warga terdekat. Namun faktanya, jumlah pelamar lokal tetap tidak banyak,” ujar Trisno.

Hasil evaluasi Disnakertrans menunjukkan tersendatnya penyerapan tenaga kerja bukan karena ketiadaan peluang, melainkan ketidaksesuaian (mismatch) antara lowongan yang tersedia dengan minat masyarakat.

Trisno mengamati tren pencari kerja lokal lebih memilih sektor ritel atau perkotaan meski dengan pendapatan lebih rendah dibandingkan bekerja di perkebunan.

“Banyak yang memilih sektor ritel karena faktor lokasi di kota, padahal kualifikasi pendidikannya setara. Ini membuktikan bahwa pengangguran bukan hanya soal tidak ada kerjaan, tapi soal pilihan dan passion,” tegasnya.

Ke depan, Disnakertrans Kutim berkomitmen membangun komunikasi intensif dengan perusahaan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja. Peran Balai Latihan Kerja (BLK) juga akan diperkuat, tidak hanya mencetak operator alat berat, tetapi juga tenaga kerja non-formal yang ahli di bidang spesifik.

“Pekerjaan seperti pemangkasan (pruning) mungkin terlihat sederhana, tapi itu butuh keahlian. Kami ingin mendorong penyediaan tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” tutup Trisno.