Utama
Proyek Waterfront Samarinda Diperkirakan Telan Rp1,7 Triliun, Fiskal Daerah Jadi Tantangan
SELASAR.CO, Samarinda – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membangun kawasan waterfront dan riverside road di Samarinda diperkirakan menelan anggaran hingga Rp1,7 triliun. Nilai proyek jumbo itu kini menjadi sorotan di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyebut estimasi kebutuhan anggaran tersebut merupakan hasil perhitungan awal berdasarkan konsep pembangunan yang telah disusun.
“Perkiraan kasarnya sekitar Rp1,7 triliun,” ujar Nanda, sapaan akrabnya, Kamis (5/2/2026).
Meski demikian, seluruh tahapan perencanaan teknis proyek di Samarinda telah rampung. Pemprov Kaltim telah menyelesaikan feasibility study (FS) hingga detail engineering design (DED) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
“Kalau di Balikpapan baru FS. Untuk Samarinda sudah FS dan DED-nya,” jelasnya.
Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kaltim menunjukkan paket pekerjaan DED Pembangunan Waterfront and Riverside Road (Selili–Jembatan Mahkota II) telah tuntas dilelang dengan pagu anggaran Rp2,55 miliar. Proses tender berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2025 di bawah Satuan Kerja Dinas PUPR-Pera Kaltim.
Namun, Nanda menegaskan realisasi fisik proyek belum bisa dipastikan dalam waktu dekat. Kondisi keuangan daerah menjadi faktor utama yang menentukan kelanjutan pembangunan.
“Secara konsep sudah oke. Tinggal kita lihat kemampuan fiskal daerah. Dengan pemotongan anggaran, tentu prioritas akan didahulukan,” katanya.
Proyek ini dirancang membentang dari kawasan Selili hingga Jembatan Mahkota II, dilengkapi jalan untuk kendaraan roda empat serta jalur pedestrian di sepanjang bantaran sungai.
Selain itu, di titik tengah kawasan akan dibangun pusat aktivitas publik berupa ruang terbuka, amphitheater, dan area rekreasi yang diharapkan menjadi ikon baru Kota Samarinda.
Dari sisi teknis dan sosial, Pemprov Kaltim menilai proyek ini relatif aman karena tidak memerlukan relokasi warga.
“Tidak ada relokasi. Justru masyarakat di sekitar akan diuntungkan dengan akses jalan baru dan pusat keramaian,” terang Nanda.
Untuk menutup kebutuhan anggaran yang besar, Pemprov Kaltim juga membuka peluang pendanaan bersama dengan pemerintah pusat di luar APBD.
“Bisa saja nanti dibangun bersama pusat, apalagi ini jalur strategis dari kawasan pelabuhan menuju Mahkota,” pungkasnya.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
