Kutai Timur
Berita Kutim Kutim Disperindag Kutim
Anggaran Minim, Penertiban Pasar Tumpah di Kutim Terancam Mandek
SELASAR.CO, Sangatta – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk menata pasar dan menertibkan pasar tumpah menemui jalan buntu. Minimnya alokasi anggaran atau kondisi keuangan yang “sakit-sakitan” membuat dinas terkait mengaku tak berdaya melakukan pembenahan nyata di lapangan.
Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, mengungkapkan bahwa pihaknya berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, pedagang yang berjualan di trotoar dan di atas drainase jelas melanggar aturan dan harus ditertibkan. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah belum mampu menyediakan tempat relokasi yang layak di dalam pasar induk bagi mereka.
“Kita bukan sekadar melarang atau membongkar, tetapi kita harus memberikan mereka tempat untuk berjualan. Nah, dalam hal ini Disperindag saat itu terkendala anggaran,” ujar Benita belum lama ini.
Keterbatasan keuangan berdampak luas pada operasional lapangan. Benita membeberkan bahwa pengawasan Bahan Pokok Penting (Bapokting) di 11 pasar yang tersebar di wilayah Kutai Timur menjadi tidak maksimal.
Berita Terkait
Dari belasan pasar tersebut, hanya Pasar Sangatta Utara yang dinilai memiliki sarana dan prasarana (sapras) lengkap. Selebihnya, kondisi pasar di tingkat kecamatan sangat memprihatinkan, sehingga pedagang lebih memilih berjualan di luar area pasar untuk menjemput pembeli.
“Boro-boro membangun pasar, membangun sapras saja, untuk operasional serta kegiatan di lapangan kami tidak ada anggaran,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Selain masalah finansial, Benita mengungkap adanya faktor teknis yang membuat pedagang, khususnya pedagang ayam di area Jalan Dayung dan Kabo, enggan masuk ke pasar induk. Perbedaan harga ambil dari distributor serta risiko penyusutan bobot selama perjalanan membuat harga jual pedagang di luar sering kali lebih murah dibanding pedagang di dalam pasar.
Hal ini menciptakan kecemburuan sosial dan persaingan harga yang tidak sehat. Jika pedagang luar dipaksa masuk tanpa pengaturan harga yang sinkron, dagangan mereka terancam tidak laku karena kalah bersaing dengan stok lama di dalam pasar.
Menutup keterangannya, Benita menegaskan bahwa kerja keras personel di lapangan akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan dukungan dana konkret dari pemerintah daerah. Sidak rutin setiap hari pun dinilai tidak akan mengubah keadaan secara permanen tanpa adanya pembangunan fasilitas.
“Jangan cuma ada rencana dan program, kalau tidak didukung anggaran itu omong kosong. Kami sudah jungkir balik bekerja, tapi kalau tidak didukung anggaran yang ada, ya percuma,” pungkasnya.
Penulis: Bonar
Editor: Yoghy Irfan
