Kutai Timur
Ekonomi Kutim angka pengangguran kutim berita kutim pertumbuhan ekonomi kutim
Pengangguran Kutai Timur 2025 Naik, DPRD Minta Pemerintah Fokus UMKM
SELASAR.CO, Sangatta – Pada Forum Konsultasi Publik Rencana Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutim tahun 2027, diketahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengalami kenaikan cukup tajam mencapai 0,44%. Dari sebelumnya berada di angka 5,76% pada 2024, menjadi 6,20% di tahun 2025.
Tidak ingin tingkat pengangguran terus meningkat yang bakal berpengaruh pada sektor lain di tahun 2026 ini, Ketua DPRD Kutim Jimmi meminta pemerintah segera meningkatkan kegiatan UMKM di masyarakat.
Terlebih di sektor pertambangan saat ini juga mengalami kelesuan dalam menerima tenaga kerja, terutama di sisi pemilik usaha.
“Kami melihat perusahaan-perusahaan tambang ini sedang berhenti menerima tenaga kerja di PT KPC. Namun, subkontraktornya tetap melakukan aktivitas, tetapi itu belum cukup menampung semua. Karena angkatan kerja kita mencapai 25 ribu orang,” sebut Ketua DPRD Kutim.
Berita Terkait
Tingginya angka pengangguran turut berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terbukti pada tahun 2025 lalu turun ke angka 1,05%, sedangkan tahun 2024 berada di puncak 9,82% dan menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir.
“Nah, solusi yang kami minta kepada pemerintah adalah UMKM itu yang digalakkan, karena peluang pasar kita masih banyak di UMKM,” tambah Jimmi.
Politikus PKS ini juga mengaku telah menyampaikan penurunan pertumbuhan ekonomi Kutim ke pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Keuangan. Hingga kini Kutim masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). Jika dilakukan pemangkasan, maka otomatis perekonomian daerah bakal turun.
“Kita sampaikan ke pusat, bahwa kita 90% lebih bergantung pada DBH. Ketika dilakukan pemangkasan otomatis ekonomi akan turun. Jika ekonomi turun berarti nanti yang bertanggung jawab pusat, karena prediksi itu bisa dipastikan,” ujarnya.
Diketahui, APBD Kutim tahun 2026 ini telah diketuk Rp5,7 triliun. Namun setelah dilakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, ada lagi pemangkasan hingga Rp615 miliar, sehingga kini tersisa Rp5,1 triliun.
Dengan penurunan tajam APBD Kutim jika dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp9,4 triliun, Ketua DPRD meminta pemerintah menekan pembiayaan dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
“Sedikit ditekan produktivitas yang perlu biaya, tentu harus melihat mana kegiatan yang tidak memerlukan anggaran besar tetapi efektif untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat,” tutupnya.
Penulis: Gunawan
Editor: Yoghy Irfan
