Utama
PKB Kaltim pkb boikot pembahasan apbd kaltim ketua pkb kaltim udin pkb
PKB Kaltim Ancam Boikot Pembahasan APBD 2027, Minta Gubernur Sahkan Sendiri Jika Tak Pro Rakyat
SELASAR.CO, Samarinda – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 Kalimantan Timur memang masih belum dilakukan saat ini, namun sikap tegas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) muncul dengan instruksi kepada anggota DPRD untuk menghentikan pembahasan jika dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur, Syafruddin, mengeluarkan peringatan keras terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mendatang.
Ia secara tegas menginstruksikan seluruh anggota DPRD dari Fraksi PKB untuk menghentikan pembahasan apabila arah kebijakan anggaran dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Kalau APBD tidak pro rakyat, saya perintahkan anggota DPRD PKB untuk tidak melanjutkan pembahasan. Biarkan gubernur mengesahkan sendiri APBD-nya,” ujar Udin, sapaan akrabnya, Senin (7/4/2026).
Berita Terkait
Anggota DPR RI Dapil Kaltim ini juga menilai, keberpihakan anggaran harus terlihat nyata, terutama dalam alokasi bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten dan kota. Ia menegaskan, absennya skema tersebut menjadi alasan kuat bagi fraksinya untuk menarik diri dari pembahasan.
Menurutnya, kondisi saat ini sudah menunjukkan kebuntuan. Ia menyebut pembahasan masih tertahan di tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan.
“Sekarang posisinya deadlock. Kamus usulan saja belum selesai,” katanya.
Lebih lanjut, ia memastikan sikap Fraksi PKB tidak akan berubah jika dalam pembahasan lanjutan batang tubuh APBD tetap tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Syafruddin bahkan membuka opsi walkout sebagai bentuk sikap politik fraksinya di DPRD.
“Kalau dipaksakan, kami tidak akan ikut. Walkout atau apa pun namanya, prinsipnya kami melawan kebijakan yang tidak pro rakyat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut juga diarahkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
