Utama

kader gerindra respon gerindra minta maaf gubernur permintaan maaf gubernur harum 

Kader Gerindra Nilai Permintaan Maaf Gubernur Kaltim Masih Setengah Hati



Kadet Partai Gerindra Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. (IST)
Kadet Partai Gerindra Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. (IST)

SELASAR.CO, Samarinda – Kader Partai Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, menilai permintaan maaf Gubernur Kalimantan Timur terkait polemik publik belum sepenuhnya tulus. Menurutnya, klarifikasi yang disampaikan gubernur masih menyisakan multitafsir dan belum menyentuh aspek pemulihan etika publik.

“Saya mengapresiasi atas sikap muhasabah diri yang ditunjukkan gubernur dengan membuat permohonan maaf atas polemik publik. Khususnya yang terkait pernyataan Gubernur sebelumnya yang menyamakan dan membandingkan relasi kekuasaan Gubernur Kaltim dengan Adiknya terindikasi Nepotisme dengan relasi Bapak Hasyim Djojohadikusumo dengan Presiden RI yang berbasis profesionalisme. Namun, permintaan maaf yang tidak disertai pencabutan pernyataan sebelumnya saya anggap masih setengah hati,” ujar Reza.

Ia menegaskan, selama pernyataan tersebut belum dicabut dan permintaan maaf tidak secara langsung ditujukan kepada Presiden RI maupun Hasyim Djojohadikusumo, publik berhak menilai gubernur sedang mencoba membenarkan hal yang tidak bisa dibenarkan. “Klarifikasi yang baik bukan klarifikasi perasaan, tapi pemulihan etika publik dan kekuasaan oleh Gubernur Kaltim,” tambahnya.

Selain itu, Reza menekankan bahwa pihaknya akan terus mengawal janji-janji gubernur yang disampaikan dalam permohonan maaf tersebut. “Kami akan menjalankan fungsi pengawasan dewan terhadap poin-poin penting lainnya yang dijanjikan gubernur,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti gaya kepemimpinan gubernur yang dinilai berjalan sendiri tanpa membangun kerja sama dengan unsur legislatif, yudikatif, pers, maupun masyarakat. “Pemerintahan tidak bisa dijalankan sendiri seolah seperti perusahaan pribadi. Selama ini terkesan berjalan sendiri. Pers pun kadang tidak dianggap sehingga komunikasi menjadi buntu. Padahal kritik, masukan, dan kontrol sosial itu penting dalam pemerintahan demokratis,” jelasnya.

Reza menutup dengan pesan bahwa komunikasi yang sehat akan memperkuat demokrasi. “Kalau komunikasi dibangun dengan baik, kritik tidak perlu dianggap sebagai serangan. Justru itu bagian dari penguatan demokrasi dan bentuk kepedulian terhadap daerah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memberikan klarifikasi resmi guna meredam gejolak publik. Langkah ini diambil menyusul pernyataannya yang menyamakan sang adik, Hijrah Mas’ud, dengan tokoh nasional yang juga adik Presiden Prabowo, yaitu Hashim Djojohadikusumo, yang sempat memicu gelombang kritik.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi Pemprov Kaltim, pria yang akrab disapa Harum ini menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas narasi yang dinilai keliru oleh masyarakat.

“Terkait dengan pernyataan saya sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya,” ungkap Rudy.

Ia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk membandingkan pihak mana pun dalam konteks yang tidak proporsional.

Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Yoghy Irfan

Berita Lainnya