Kutai Barat
Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran BPJS BPJS Kesehatan PT Bharinto Ekatama Pemkab Kubar Pemkab Kutai Barat
100 Warga Desa Ring Satu PT BEK di Kubar Jadi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
SELASAR.CO, Sendawar - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama PT Bharinto Ekatama dan BPJS Kesehatan menggelar kegiatan Kick Off Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Kolektif di Sendawar. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, jajaran pemerintah daerah, serta manajemen PT Bharinto Ekatama.
Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurutnya, perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi kunci dalam meningkatkan keaktifan peserta dan memastikan keberlanjutan program melalui dukungan iuran.
“Upaya ini sangat penting untuk mempertahankan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan, sekaligus mendukung pencapaian target Universal Health Coverage di daerah kita,” ujar Bupati Frederick Edwin dalam sambutannya pada Selasa, 28 April 2026.
Bupati juga mengapresiasi komitmen PT Bharinto Ekatama dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan melalui pemberdayaan masyarakat. Dukungan perusahaan terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu, agar dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi.
Berita Terkait
Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja PT Bharinto Ekatama. Sebanyak 100 warga binaan perusahaan akan menerima manfaat langsung dari program ini. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Frederick Edwin berharap kegiatan ini dapat memperkuat kemitraan antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan pihak swasta. Ia menekankan empat poin penting yang diharapkan tercapai, yakni:
- Terjalinnya kemitraan yang semakin kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan swasta.
- Terbangunnya pemahaman yang sama terkait program BPJS Kesehatan.
- Terwujudnya kerja sama dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui kolaborasi berkelanjutan.
Lebih lanjut, Bupati juga menegaskan pentingnya reaktivasi peserta PBI JK nonaktif agar kembali memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.
Sebagai penutup, Bupati Frederick Edwin menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan, PT Bharinto Ekatama, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap sinergi yang terbangun dapat mewujudkan “Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat.”
Sementara itu Health, Safety, Environment, and Community (HSEC) di PT Bharinto Ekatama (BEK), Cipto Hadi Purnomo menjelaskan bahwa total ada 3 desa yang masuk dalam binaan PT BEK yaitu Desa Besik, Desa Bermai dan Muara Bunyut.
“Jadi kami masih menyasar di ring satu kami, karena secara kewajiban itu yang prioritas utama. Totalnya 100 itu dibagi dengan sesuai dengan proporsi masing-masing. Nanti mudah-mudahan next bisa semakin dikembangkan lagi untuk jumlahnya,” ungkapnya.
Dirinya melanjutkan bahwa tidak hanya dibidang kesehatan, total ada 8 pilar community development milik PT BEK termasuk di bidang pendidikan dan infrastruktur. Program-program ini lah kemudian kedepan yang akan dioptimalkan.
Sementara itu terpisah disampaikan oleh Wahyu Supriono, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kubar, untuk saat ini baru PT Bharinto Ekatama yang mencanangkan program CSR PBPU kolektif, khususnya bagi warga binaan mereka di Ring 1.
“Ke depannya tidak menutup kemungkinan akan ada perusahaan lain dengan kondisi finansial dan manajemen yang baik dapat kita advokasi. Hal ini karena dinamika dunia pertambangan dan perkebunan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global maupun fluktuasi harga di pasar internasional,” ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya harus bersikap adil dengan menyampaikan advokasi sesuai kemampuan perusahaan. “Mudah-mudahan nantinya program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah, bahkan bisa menjadi mandatori bagi perusahaan yang berdomisili di Kutai Barat,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Yoghy Irfan
