Utama
jabatan kosong di pemprov kaltim
Setahun Tanpa Pejabat Definitif, Gubernur Rudy Mas’ud Janji Isi 16 Posisi Eselon II Lowong Akhir Juni Ini
SELASAR.CO, Samarinda - Publik terus menyoroti tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pasalnya, meski Gubernur Rudy Mas’ud telah menjabat selama lebih dari satu tahun, gerbong mutasi dan pemetaan pejabat definitif untuk level eselon II hingga kini belum juga terlaksana.
Akibatnya, belasan posisi strategis mulai dari kepala dinas, kepala badan, hingga kepala biro di Pemprov Kaltim masih dibiarkan lowong dan terpaksa hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini dinilai memicu pertanyaan publik terkait efektivitas jalannya roda pemerintahan.
Saat dikonfirmasi Selasar pada Senin (22/6/2026), Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa penyegaran serta pengisian jabatan kosong tersebut akan segera tuntas dalam waktu dekat.
"Plt sebentar lagi, tunggu. Mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini selesai. Sebelum akhir bulan ini selesai," ujar Rudy Mas’ud singkat.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, terdapat 16 posisi penting eselon II yang saat ini pincang tanpa pejabat definitif. Sektor-sektor krusial seperti pendidikan, pendapatan daerah, hingga fasilitas kesehatan utama masih dikomandoi oleh Plt.
Berikut adalah daftar 16 posisi eselon II yang berstatus lowong tersebut:
* Asisten III Setdaprov Kaltim
* Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
* Kepala Dinas Perkebunan
* Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
* Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda
* Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
* Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
* Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
* Kepala Dinas Peternakan
* Kepala Dinas Kehutanan
* Kepala Biro Barang dan Jasa (Barjas)
* Kepala DKP3A (Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
* Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim
* Kepala Kesbangpol Kaltim
* Asisten 1 Pemprov Kaltim
* Sekretaris Dewan (Sekwan) Kaltim
Kepastian yang dilontarkan Gubernur di akhir bulan Juni ini menjadi pembuktian yang ditunggu publik. Pengisian pejabat definitif dinilai mendesak agar para pimpinan instansi memiliki kewenangan penuh eksekusi anggaran, terutama dalam mengawal program-program strategis pembangunan di Kalimantan Timur.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
