Pendidikan

disdikbud kaltim seragam gratis kaltim 

Seragam Gratispol Belum Dibagikan, Disdikbud Kaltim Masih Tunggu Validasi Data Sekolah

4 jam yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda - Program pembagian seragam sekolah gratis melalui Gratispol di Kalimantan Timur belum dapat direalisasikan pada awal tahun ajaran 2026/2027. Meski kegiatan belajar mengajar telah dimulai pada Juli ini, distribusi seragam yang dianggarkan sekitar Rp65 miliar masih menunggu proses validasi data siswa dari sekolah.

Akibat keterlambatan tersebut, kondisi di sekolah pun beragam. Sebagian siswa yang mampu telah mengenakan seragam baru, sementara siswa lainnya masih menggunakan seragam lama.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur, Armin, mengatakan pihaknya sebenarnya menginginkan pembagian seragam dapat dilakukan lebih cepat. Namun, pemerintah memilih berhati-hati agar data penerima maupun kualitas seragam yang diproduksi benar-benar sesuai.

"Harusnya lebih cepat. Cuma kita lihat secara teknis, karena kita juga harus memperhatikan kualitas. Kita betul-betul hati-hati melihat data yang tersedia. Maunya cepat, tetapi kita harus memastikan datanya benar," kata Armin, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, Disdikbud masih menunggu data resmi dari sekolah sebagai dasar pengadaan seragam. Ia menyebut masih ada sekolah yang baru menyelesaikan proses pendataan peserta didik sehingga pemerintah belum bisa menetapkan jumlah maupun ukuran seragam yang akan diproduksi.

"Kalau data yang dikirim sekolah ternyata tidak sesuai, itu yang menjadi persoalan. Karena itu kami menunggu data dari sekolah," ujarnya.

Armin menegaskan, penggunaan data di luar yang disampaikan sekolah tidak bisa dijadikan acuan. Sebab, sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap keabsahan data peserta didik yang diusulkan.

"Nanti kalau ada keluhan, misalnya ukuran baju tidak sesuai atau ada siswa yang tidak terdata, siapa yang bertanggung jawab? Sekolah yang mengirimkan data itu juga membuat surat pertanggungjawaban mutlak. Karena itu kami harus hati-hati," jelasnya.

Selain validasi data, Disdikbud juga memastikan kualitas seragam menjadi perhatian dalam proses pengadaan. Pemerintah tidak ingin percepatan distribusi justru menghasilkan seragam dengan kualitas jahitan yang buruk atau ukuran yang tidak sesuai.

Armin menambahkan, pengadaan seragam tidak hanya dikerjakan oleh satu penyedia, melainkan melibatkan beberapa vendor. Meski demikian, proses produksi tetap menunggu kepastian data dari sekolah.

"Kami juga sedang mencari formula agar tahun depan pembagian bisa lebih cepat, tetapi tetap aman dan kualitasnya terjaga," katanya.

Keterlambatan ini dinilai perlu diantisipasi oleh sekolah agar tidak menimbulkan kesenjangan di lingkungan belajar, mengingat sebagian siswa telah mengenakan seragam baru sementara sebagian lainnya masih memakai seragam lama atau pakaian bebas menunggu bantuan pemerintah.

Di mana sebelumnya, Psikolog Universitas Mulawarman, Ayunda Ramadhani menekankan keterlambatan pemberian seragam sekolah gratis ini meski bukan menjadi faktor utama pemicu masalah psikologis pada anak, namun bisa menjadi faktor resiko yang memicu masalah. Untuk itu ia menegaskan pentingnya peran sekolah dalam menjaga suasana kondusif.



“Ketika orang tua sudah membelikan seragam dan merasa anaknya berhak menggunakan, itu tidak salah. Tapi akhirnya muncul perbedaan karena ada siswa lain yang belum punya seragam. Kuncinya ada di komunikasi antara sekolah dengan orang tua,” ujarnya.



Menurut Ayunda, sekolah dapat mengeluarkan edaran atau himbauan agar pemakaian seragam ditunda sementara, misalnya selama masa MPLS. Hal ini untuk mencegah munculnya rasa tidak nyaman atau komentar negatif antar siswa.

“Kalau sekolah cepat merespon dan menilai risiko, saya rasa tidak akan ada masalah. Respon sekolah yang cepat menjadi penentu apakah siswa akan mengalami masalah atau tidak,” tegasnya.

Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan