Utama
DBH Kaltim nilai dbh kaltim dbh kaltim 2026 dbh kaltim 2027
Sindir Pusat Soal Tambahan DBH Kaltim, Muhammad Samsun: Kita ini cuma “Korea-Korea”, Mana Berani Mendesak
SELASAR.CO, Samarinda - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menyampaikan sentilan tajam terkait belum jelasnya kepastian janji tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Kalimantan Timur.
Samsun menggambarkan kondisi DPRD Kaltim saat ini berada dalam posisi pasrah alias H2C (Harap-Harap Cemas/Capek) menanti kejelasan janji alokasi dana transfer tersebut dari pusat.
Menurut Samsun, kejelasan nilai dan waktu pencairan tambahan DBH sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap penyusunan dan pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kaltim.
Ia menekankan, jangan sampai dana tambahan tersebut baru ditransfer ketika pembahasan APBD-P selesai disahkan, sehingga alokasi anggaran baru bisa dimanfaatkan pada tahun anggaran 2027.
Berita Terkait
"Informasinya kan ada tambahan. Makanya harus kita sesuaikan, jangan sampai nanti kita sudah selesai membahas APBD Perubahan, barang itu baru masuk. Nanti dipakainya baru di 2027, padahal 'laparnya' sekarang. Sehingga ya sudah, kita tunggu dulu sambil melakukan perbaikan-perbaikan," ujar Samsun, Rabu (19/8/2026).
Saat ditanya mengenai kemungkinan DPRD Kaltim melayangkan desakan resmi agar Pemerintah Pusat tepat waktu menyalurkan tambahan dana transfer daerah, Samsun merespons dengan gaya satire.
Ia berseloroh bahwa sebagai wakil rakyat di daerah, pihak legislatif provinsi tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk mendesak jajaran elite politik di tingkat pusat.
"Siapa yang berani mendesak Pemerintah Pusat? Di sana itu ketua-ketua partai, bos. Kita ini cuma 'korea-korea' (rakyat biasa/pejabat daerah), tidak akan berani kita. Apa kata ketua-ketua partai di pusat saja. Kalau pusat melambat, ya sudahlah. Kita ini 'korea' saja, siapa yang berani mendesak?" ucapnya berseloroh.
Samsun membeberkan bahwa DPRD Kaltim sebenarnya tidak tinggal diam. Pihak legislatif daerah telah berupaya melakukan tindakan proaktif dengan melayangkan surat resmi dan menjadwalkan kunjungan kerja ke Komisi XII DPR RI di Jakarta guna memperjuangkan kejelasan DBH Kaltim.
Namun, upaya diplomasi anggaran tersebut harus bertepuk sebelah tangan lantaran rombongan dari Kaltim batal diterima oleh DPR RI.
"Kami sudah berupaya ke Jakarta, bersurat resmi, dan meminta jadwal audiensi. Tapi tiba-tiba dibatalkan dan tidak diterima dengan alasan mereka banyak kesibukan. Tuan-tuan yang di sana memang sibuk, kita yang 'korea-korea' ini yang butuh dengan mereka," ungkapnya menuturkan kenyataan di lapangan.
Meski demikian, Samsun menilai bahwa dalam ranah eksekutif, Pemprov Kaltim tetap harus terus menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait agar hak alokasi anggaran daerah dapat terealisasi secara tepat waktu
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
