Utama

hotel milik bumd rapat kaltim di hotel bumd Dispar Kaltim 

Polemik Imbauan Rapat Pemprov Hanya di Hotel BUMD, Dispar: Kebijakan Gubernur untuk Efisiensi

1 hari yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda - Polemik imbauan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud agar perangkat daerah mengutamakan Hotel Claro Pandurata Samarinda dalam kegiatan kedinasan mendapat tanggapan dari Dinas Pariwisata Kaltim.

Sebelumnya, Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kota Samarinda menyayangkan kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi mempersempit peluang hotel swasta memperoleh kegiatan pemerintah.

PHRI menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena industri perhotelan Samarinda sedang menghadapi tekanan. Tingkat okupansi disebut menurun, sementara sejumlah hotel bahkan melakukan pengurangan karyawan dan menerapkan pola kerja buka-tutup.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan imbauan gubernur lebih berkaitan dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini terbatas.

Menurut Faisal, keterbatasan anggaran membuat Pemprov Kaltim harus melakukan efisiensi, termasuk dalam belanja kegiatan di hotel serta kebutuhan makan dan minum.

“Salah satu alasan Pak Gubernur pasti karena kondisi keuangan. Kondisi keuangan kami sudah sangat minim sekali untuk kegiatan di hotel dan makan minum,” kata Faisal saat dikonfirmasi, Kamis (24/9/2026).

Ia menjelaskan, Hotel Claro Pandurata Samarinda dipilih sebagai salah satu alternatif karena merupakan hotel milik BUMD. Penggunaan fasilitas tersebut dinilai dapat menekan biaya kegiatan pemerintah dibandingkan jika seluruh kegiatan dilaksanakan di hotel swasta.

“Sehingga mungkin beliau mengarahkan ke sana karena memang itu punya Pemprov. Ketika kami berkegiatan di sana tentu harga dan lain sebagainya akan berbeda,” ujarnya.

Faisal menyebut kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mematikan aktivitas hotel swasta. Menurut dia, imbauan itu hanya menjadi pilihan dalam kondisi anggaran pemerintah yang sedang terbatas.

“Mungkin untuk sementara kondisi keuangan yang tidak baik, jadi untuk efisiensi beliau mengarahkan ke sana,” jelasnya.

Ia bahkan memastikan kebijakan tersebut tidak berlaku selamanya. Dinas Pariwisata Kaltim, kata Faisal, masih menggunakan hotel swasta untuk kegiatan tertentu apabila anggaran dan kebutuhan kegiatan memungkinkan.

Salah satunya agenda yang akan digelar Dinas Pariwisata Kaltim di Balikpapan pada Oktober mendatang. Kegiatan yang mendapat dukungan kementerian tersebut akan membahas keamanan pariwisata, khususnya keselamatan di objek wisata perairan, laut dan pantai.

Faisal mengatakan kegiatan tersebut akan menghadirkan sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang penyelamatan untuk memberikan pemahaman mengenai mitigasi apabila terjadi kondisi darurat di destinasi wisata.

“Kami mengadakannya di Hotel Max One. Alhamdulillah sudah disetujui,” katanya.

Menurut Faisal, arahan gubernur justru dimaksudkan agar kegiatan pemerintah tetap berjalan meski terjadi pengetatan anggaran. Hotel milik BUMD dipandang sebagai salah satu pilihan untuk menekan biaya kegiatan.

“Pak Gubernur mengarahkan itu supaya kegiatan kita tidak terhenti gara-gara anggaran di hotel dipotong atau anggaran di hotel hilang. Supaya tetap berkegiatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, harga yang ditawarkan Hotel Claro dinilai lebih rendah dibandingkan sejumlah hotel swasta sehingga dapat membantu pemerintah melakukan efisiensi.

Namun, Faisal menegaskan penggunaan Hotel Claro bukan kewajiban mutlak bagi seluruh perangkat daerah.

“Beliau mungkin menyarankan di sana karena pasti harganya jauh di bawah hotel-hotel yang swasta. Dan itu tidak harga mati,” pungkasnya.

Di sisi lain, PHRI Samarinda sebelumnya berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan kegiatan internal sebagai sumber pasar hotel. Organisasi tersebut mendorong Pemprov Kaltim memperbanyak event berskala nasional di Samarinda sehingga dapat mendatangkan pengunjung dari luar daerah dan menggerakkan tingkat hunian hotel secara lebih luas.

Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan