Hukrim
Wiranto Diserang dari Jarak Dekat, Presiden Minta Pengamanan Pejabat Diperketat
SELASAR.CO – Kasus penusukan yang menimpa Wiranto, Menko Polhukam di Pandeglang, Kamis (10/10/2019) mendapat perhatian Pemerintah RI. Terlebih pelakunya diduga kuat tergabung dalam Kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
Saat ini, Detasemen Khusus (Densus) 88 terus berupaya melakukan pendalaman kasus, serta mendeteksi anggota lain kelompok JAD.
Presiden Jokowi meminta Kapolri, Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Bukan sebatas pelaku, tapi juga jaringan terorisme yang terkait dengan aksi tersebut. ”Jaringan ini harus dikejar dan dituntaskan, diselesaikan,” kata Jokowi dikutip dari JawaPos.com.
Selain itu, untuk memaksimalkan keselamatan para pembantunya di kabinet, Jokowi meminta Kapolri meningkatkan pengamanan. Mantan Wali Kota Solo itu tidak memerinci, tapi menekankan bahwa pengamanan harus lebih baik.
Berita Terkait
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diketahui telah menjenguk Wiranto. Dia menjelaskan bahwa kondisi Wiranto telah membaik.
”Insya Allah, dokter di sini sangat berpengalaman,” katanya. Terkait dengan pengawasan atau pengawalan menteri, JK mengatakan bahwa sudah ada prosedurnya. Pengawalan dilakukan oleh personel kepolisian. Dia menuturkan, kasus yang menimpa Wiranto benar-benar tidak disangka. ”Ini (kasus, Red) pertama kali. Ada orang yang mencederai pejabat dengan tikaman,” jelas politikus senior Partai Golkar tersebut.
Menurut JK, kasus yang menimpa Wiranto jelas akan menjadi bahan evaluasi. Dia mengatakan, di Indonesia kelompok radikal masih ada, masih berkeliaran. Namun, JK menuturkan, kasus tersebut tidak memengaruhi pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Menteri Kominfo Rudiantara tidak mau berandai-andai bahwa pelaku penikaman terhadap Wiranto imbas kebebasan internet. ”Saya tidak mau berspekulasi,” katanya setelah mendampingi JK dalam proses topping off gedung Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta. Dia menegaskan, ada lembaga yang lebih berwenang daripada Kemenkominfo untuk menganalisis kasus itu. Soal pengamanan menteri, Rudiantara menuturkan, jika pengamanan terlalu ketat, nanti menteri dianggap tidak mau dekat dengan rakyat. Sebaliknya, jika pengamanan terlalu longgar, terjadi kasus yang tidak diinginkan.
Di bagian lain, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengutuk keras penyerangan terhadap Wiranto. Menurut dia, apa pun alasannya, tindakan brutal seperti itu tidak bisa ditoleransi.
”Ajaran agama mana pun tidak membenarkan tindakan kekerasan, menebar ketakutan, dan mencelakai orang yang tidak berdosa. Apalagi sampai membunuh,” tuturnya. Zainut menjelaskan, MUI menduga pelaku kasus itu adalah anggota jaringan terorisme yang masih beroperasi di Indonesia. Kasus tersebut menyadarkan masyarakat bahwa radikalisme dan terorisme masih aktif di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo menjelaskan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian dan menunggu ekspose hasil penyelidikan. ”Kalau nantinya perbuatan pelaku penusukan dikategorikan terorisme, LPSK siap melindungi dan memenuhi hak-hak korban,” terang dia.
Penulis: Er Riyadi
Editor: Awan
