Utama

Mobil dinas gubernur kaltim mobil dinas gubernur kaltim dikembalikan pokja kaltim 

Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim Dikembalikan, Pokja30 Pertanyakan Jaminan Uang Kembali Utuh

1 jam yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda – Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengembalikan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar menjadi babak baru polemik pengadaan kendaraan mewah yang sempat menjadi sorotan nasional. Langkah itu disebut sebagai upaya meredam kritik publik.

Namun, Koordinator Pokja30 Kaltim, Buyung Marajo, mengingatkan bahwa pengembalian barang tidak otomatis menjamin uang daerah kembali secara utuh.

“Barang itu memang bisa dikembalikan ke perbendaharaan dan aset negara. Tapi biasanya lewat mekanisme lelang. Pertanyaannya, apakah nilainya masih sama seperti saat dibeli? Ini kan sudah menjadi barang yang pernah dibeli,” ujar Buyung, Senin (2/3/2026).

Ia menilai, potensi penyusutan nilai menjadi persoalan serius. Terlebih, belum terlihat secara jelas mekanisme pengawasan atas proses pengembalian tersebut.

“Apakah uang Rp8,5 miliar itu benar-benar kembali utuh ke kas daerah? Siapa yang mengawasi prosesnya? Ini yang belum terlihat,” tegasnya.

Menurut Buyung, polemik ini tidak lepas dari proses perencanaan yang dinilai tertutup sejak awal. Ia menyayangkan tidak adanya keterbukaan kepada publik sebelum pengadaan dilakukan.

“Kenapa tidak dari awal diumumkan saja ke publik? Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa harus tertutup?” katanya.

Pokja30 menilai keterbukaan anggaran justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Buyung menegaskan, sebagai pejabat publik, gubernur semestinya menjalankan prinsip keterbukaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Marwah seorang gubernur itu ketika ia membuka apa saja yang dibelanjakan oleh pemerintah provinsi. Transparansi akan menambah kepercayaan publik,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengakui keputusan pengembalian mobil dinas dapat menjadi pengingat bagi pemerintah daerah lain, termasuk di wilayah Kalimantan Timur, agar lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

“Ini jadi pelajaran untuk kabupaten/kota lain, bahkan untuk daerah di seluruh Indonesia. Jangan main-main dengan anggaran publik. Uang rakyat harus berdampak langsung kepada rakyat,” pungkas Buyung.

Penulis: Hasyim Ilyas
Editor: Yoghy Irfan