Ragam

pelabuhan tugboat palaran 

Palaran Jadi Kawasan Industri, Pemkot Apresiasi Pembangunan Pelabuhan oleh Swasta



Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang beserta sejumlah pejabat ketika melakukan peninjauan ke pelabuhan khusus tugboat di Palaran
Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang beserta sejumlah pejabat ketika melakukan peninjauan ke pelabuhan khusus tugboat di Palaran

SELASAR.CO, Samarinda – Sejak diumumkannya Kaltim sebagai ibu kota negara baru, Samarinda akan menjadi kota penyangga, yang ikut dilirik calon investor. Seperti lokasi yang ditinjau oleh Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang bersama rombongan di Palaran, Selasa (22/10/2019).

Wali kota dua periode ini diundang langsung oleh salah satu perusahaan pemilik pelabuhan khusus tugboat yang beraktivitas di perairan Mahakam.

Kedatangan orang nomor satu di Samarinda ini menjadi harapan besar bagi perusahaan untuk naik status menjadi pelabuhan umum. Dengan luas lahan 6 hektare, memungkinkan sejumlah tugboat dari daerah lain bertambat di pelabuhan tersebut.

Syaharie Jaang menyampaikan, usai berkeliling area pelabuhan, dia mengakui langkah ini selaras dengan niatan Pemkot Samarinda dalam merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda. "Palaran sudah seharusnya jadi kawasan industri," ungkap Jaang.

Sebab, menurut Jaang, hakikat perputaran ekonomi masyarakat berasal dari pengembang industri. Namun dalam RTRW 2014 ternyata ada yang berubah menjadi kawasan pertanian.

"Untuk itu sekarang dalam revisi RTRW, kami kembalikan jadi kawasan industri," jelas Jaang.

Dari tinjauan wali kota ini, diketahui bahwa lokasi tersebut memiliki potensi menjadi pelabuhan umum. Meski begitu, menuju pelabuhan umum harus melewati proses panjang. Akses jalan masuk menuju lokasi belum baik, sebab harus melintasi jalur angkut khusus batu bara dari salah satu perusahaan.

Sugeng Chairuddin, Sekretaris Kota Samarinda menambahkan, diperlukan pendekatan intensif dengan pihak perusahaan batu bara agar mau menghibahkan jalannya ke pemkot. "Kalau bisa tidak perlu lagi ada pembebasan. Ini kan demi kelancaran distribusi juga," tegasnya.

Selain itu Sugeng juga menegaskan peran Pemkot Samarinda hanya mendukung dalam hal akses. Sedangkan urusan penyediaan lahan untuk jalur pendekat, menjadi tanggung jawab pelabuhan dengan pihak perusahaan batu bara.

"Ya harusnya kan perusahaan lain bisa menghibahkan lahannya. Kami siap mendukung untuk perbaikan aksesnya. Bisa dari APBN, bankeu provinsi, atau pusat," pungkas Sugeng.

 

 

Penulis: Fathur
Editor: Er Riyadi

Berita Lainnya