Ragam
Soal Pemindahan Balai Kota, Siswadi: Harusnya Kantor Gubernur yang Pindah
SELASAR.CO, Samarinda – Wacana pemindahan pusat pemerintahan kembali mengemuka. Meski bukan wacana baru, namun Pemerintah Kota Samarinda kali ini tampak lebih serius mewujudkan wacana tersebut.
Terbukti dengan dibentuknya tim percepatan dan sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi. Yang terbaru, pemkot membuka konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari legislator, praktisi, hingga instansi terkait di Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan S Parman, Senin (4/11/2019).
Ada empat lokasi yang diusulkan, yakni Sungai Siring, Makroman, Simpang Pasir, dan Tanah Merah. Sayang, usulan pemindahan pusat pemerintah ke lokasi-lokasi tersebut dinilai tidak relevan jika dikaitkan dengan pemindahan ibu kota negara baru. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Samarinda Siswadi.
"Kalau saya lebih condong Balai Kota ini pindah ke Kantor Gubernur. Sedangkan kantor gubernurnya pindah cari lokasi baru,” ungkap Siswadi.
Berita Terkait
Dia menilai bangunan kantor gubernur yang ada saat ini juga sudah cukup tua, sehingga perlu ada penyegaran. Selain kondisi APBD Kota Samarinda juga terbatas untuk membiayai pembangunan kantor pemerintahan.
"Sedangkan APBD Kaltim kan luar biasa, lahannya juga banyak," ujarnya.
Dia mendukung adanya rencana pemindahan balaikota, namun tanpa mempertimbangkan usulan empat lokasi tersebut. Menurutnya, Pemkot Samarinda hanya perlu berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim.
"Mau tukar guling atau apa pun caranya. Tinggal wali kota yang mempertimbangkan tawarannya," jelasnya.
Mengenai anggaran, menurut Siswadi tak perlu ambil pusing, sebab masih bisa mengharapkan bantuan dari pusat. "Kalau menunggu kesiapan APBD, sampai kapan pun nggak akan siap," tuturnya.
Sementara Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin mengaku pembahasan pemindahan pusat pemerintahan ini belum final. Sebab hasilnya baru akan diputuskan pada Desember nanti. "Makanya kalau ada usulan kami terima saja," terangnya.
Namun Sugeng mengaku, posisi strategis Samarinda sebagai kota penyangga menjadi alasan bagi pemkot untuk memindahkan pusat pemerintahan. Tak heran tim percepatan pun mengebut pembahasan ini termasuk menyiapkan insfrastruktur pendukungnya.
"Tadi juga ada usulan kalau di Sungai Siring itu hambatannya jadi kawasan penerbangan, makanya kami perlu mempertimbangkan lagi," urainya.
Selain itu, mengenai anggaran, khususnya dalam pembebasan lahan, Sugeng pun tak ingin ambil pusing. "Kalau bisa semurah mungkin atau sekalian gratis," pungkasnya.
Penulis: Fathur
Editor: Awan
