Feature

Menyambung Lidah Rakyat dari Barat sampai Timur Kaltim (5-Habis): Tuntaskan Maloy



Menyambung Lidah Rakyat dari Barat sampai Timur Kaltim (5-Habis): Tuntaskan Maloy
Irwan melakukan kunjungan kerja di kawasan KEK Maloy.

Tugu berketinggian dua setengah meter dikelilingi rumput-rumput liar yang tumbuh subur. Sampah plastik dari minuman kemasan dan makanan ringan berserakan di sekitarnya. Di puncak tugu, terdapat lambang bendera merah putih. Di bawahnya, terbaca tulisan mentereng: Proyek Strategis Nasional.

BANGUNAN tugu itu menandai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Dengan huruf U dalam kata Batuta, dan A dalam kata Trans, yang raib entah kemana. Seolah menggambarkan bahwa tugu itu, beserta proyek di dalamnya, sudah lama tidak diperhatikan.

KEK Maloy diembuskan sejak 2002 oleh Awang Faroek Ishak yang saat itu menjabat bupati Kutai Timur (Kutim). Awang menggagas kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Maloy. Dua bagian utama proyek berupa pelabuhan di sisi laut dan kawasan industri di sisi darat. Gagasan hebat itu berlanjut hingga ia menjadi Gubernur Kaltim 2008-2018. Kini orang nomor satu di Kaltim berganti diduduki Isran Noor. Sayangnya, kawasan tersebut belum juga beroperasi.

Padahal, KEK Maloy menjadi satu dari tiga kawasan ekonomi khusus yang diresmikan Presiden Jokowi di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, pada 1 April 2019 lalu. Maloy ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN). Namun, sudah setahun lebih, kawasan yang ditargetkan bisa menarik investasi Rp34,3 triliun dan meningkatkan PDRB Kutai Timur hingga Rp4,67 triliun ini belum juga beroperasi.

Tak mengherankan jika akhirnya masih sedikit investor yang ingin menanamkan uangnya di KEK MBTK. Pasalnya, prasarana dasar seperti akses jalan saja belum tersedia dengan baik. Tak jauh dari tugu tadi, atau kurang dari 100 meter dari jalan poros utama, satu dari dua jalur akses jalan terputus total akibat tanah yang amblas. Sehingga saat ini, hanya satu jalur yang bisa dilalui oleh kendaraan.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Junaidi mengatakan ada beberapa bagian jalan yang amblas karena memang berdiri di atas tanah yang rawan. Total ada sebanyak 10 segmen jalan yang mengalami kerusakan serupa.

Disampaikannya, dulu pengerjaan proyek ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun, karena sudah ditetapkan sebagai PSN maka dana dari APBN juga bisa digunakan. Dengan syarat, sudah ada diskresi dari Kementerian PUPR.

"Kami sudah melakukan pembuatan desain untuk perbaikan di 10 titik tersebut. Apabila kita ada instruksi dan ada dana untuk penanganan, akan segera kami perbaiki. Saya pikir dalam satu tahun saja sudah cukup," ujar Junaidi.

Desain perbaikan jalan akses menuju KIPI Maloy ini, diungkapkannya, telah rampung dikerjakan sejak tahun lalu. "Kalau perhitungan kita untuk perbaikan 10 titik itu membutuhkan anggaran Rp10 miliar," ungkapnya.

Tidak sendiri, jalan akses menuju Pelabuhan Kelas III Sangkulirang juga mengalami permasalahan serupa. Pelabuhan itu adalah satu dari dua pelabuhan di KEK Maloy. Dijelaskan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sangkulirang, Nasir, pelabuhan utama Maloy nantinya untuk sandar kapal-kapal khusus pembawa komoditas CPO. Sementara pelabuhan yang dikelolanya, bersifat multipurpose. Bahkan nantinya untuk kapal penumpang.

Dia mengatakan, meski tengah dalam proses pengembangan di sisi pelabuhan dan daratnya, jalan akses menuju Pelabuhan Kelas III Sangkulirang kondisinya rusak di beberapa titik. Padahal kontribusi pelabuhan ini cukup besar terhadap negara, yaitu Rp35 miliar per tahunnya.

"Kami harapkan pembangunan (pelabuhan) yang tengah kami lakukan akan segera selesai, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Tapi tolong dibantu juga pembangunan akses jalannya," kata Nasir di depan Junaidi, dan Irwan anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim.

Irwan (tengah) bersama Junaidi (kanan) dan Nasir (kiri) berpose di Pelabuhan Kelas III Sangkulirang.

Irwan yang membawa BBPJN mengikuti agenda resesnya ke lokasi tersebut mengatakan, tahun ini segera berjalan perbaikan jalan nasional mulai dari Sangatta-Bengalon-Sangkulirang. Pembangunannya ditarget tuntas pada tahun depan dengan pola multiyears. “Namun, kemudian ada masalah jalan penghubung menuju KIPI Maloy-nya, karena ada 10 segmen (titik) yang mengalami longsor," ujar Irwan.

Karena itu, dirinya mengaku akan memperjuangan pengajuan anggaran perbaikan jalan akses menuju proyek strategis nasional tersebut di Senayan. Agar saat perbaikan jalan poros selesai, sesegera mungkin kawasan industri dan pelabuhan ini dapat beroperasi.

"Kami ingin kawasan ekonomi khusus ini bisa segera difungsikan, karena pelabuhannya juga sudah terbangun, walaupun tentu perlu pengembangan pelabuhan juga. Tetapi ini ada inisiatif yang sangat bagus dari BBPJN untuk melakukan pembuatan desain terkait jalan penghubung KIPI Maloy ini, ada 10 segmen yang sudah direncanakan," jelasnya.

Legislator muda ini menambahkan, seharusnya persoalan tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim. "Sekarang kadang terbolak-balik ini, kami seperti mengambil peran eksekutif jadinya. Padahal seharusnya kami sudah menerima bersih usulan terkait perbaikan jalan ini, dan tinggal kami setujui. Tapi tidak masalah, ini kan kemudian kembali untuk kepentingan negara dan rakyat," terang Irwan.

Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan

reses-anggota-dpr-ri irwan reses-dpr-ri bbpjn kek-maloy 

loading...

Berita Lainnya