Nasional

KLB Demokrat Kudeta Demokrat Partai Demokrat Moeldoko Irwan 

Moeldoko Mengaku Pimpin Demokrat untuk Selamatkan Negara, Irwan: Seolah-olah…

Senin, 29 Maret 2021

SELASAR.CO, Jakarta – Moeldoko akhirnya buka suara mengenai alasan dirinya mau menjadi Ketua Umum (Ketum) Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB). Sebelumnya, dalam KLB Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021, Jenderal (Purn) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum).

Melalui video berdurasi sekira 2 menit 32 detik yang diunggah di akun Instagram @dr_Moeldoko, Kepala Staf Presiden (KSP) itu menyampaikan beberapa hal.

"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," kata Moeldoko, Minggu 28 Maret 2021.

Menurutnya, ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. "Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045," ucap Moeldoko.

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu menuturkan ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. "Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," kata Moeldoko menegaskan.

Tetapi, sebelum memutuskan menerima permintaan itu, Moeldoko mengaku dirinya terlebih dahulu melontarkan 3 pertanyaan yang diajukan kepada peserta KLB dan dijawab dengan baik.

"Pertanyaan pertama adalah apakah KLB ini sesuai dengan AD/ART? Pertanyaan kedua, seberapa serius kader Demokrat meminta saya memimpin partai ini? Dan ketiga, bersediakah kader Demokrat bekerja keras dengan integritas demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan?" katanya. "Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Maka baru saya membuat keputusan," ucap Moeldoko.

Terkait langkah yang dilakukannya apakah sudah meminta persetujuan Presiden, Moeldoko pun mengatakan bila ini atas otoritas pribadi.

"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden," katanya. "Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya. Atas keputusan yang saya ambil," katanya menambahkan.

Tetapi, lanjut Moeldoko, dirinya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. "Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini," kata Moeldoko di akhir video.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan Fecho pada hari ini, Senin (29/3/2021) memberikan respons atas pernyataan Moeldoko itu. Dirinya mengatakan bahwa Moeldoko tidak pernah didaulat oleh Partai Demokrat secara institusional. Moeldoko pun disebut terlibat aktif bersama-sama dengan oknum eksternal partai Demokrat dan oknum internal untuk melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan secara inkonstitusional. Bahkan dalam rangkaian fakta tersebut, justru Moeldoko terlihat sebagai mastermind atau sebagai otak dan pelaku utama yang mengomandoi kegiatan pengambilalihan. 

“Situasi politik nasional juga terus dicermati oleh Partai Demokrat. Tentunya Demokrat memiliki rumus sendiri melihat potret dan dinamika tersebut. Begitu juga dengan partai lain juga memiliki potret sendiri-sendiri. Saat ini Partai Demokrat terus melihat perkembangan, perubahan dan pergeseran setiap isu politik. Pernyataan Moeldoko seolah-olah dia adalah resep mujarab memulihkan situasi atau situasi tersebut, merupakan pembenaran atas langkah yang diambilnya sesungguhnya menunjukkan Moeldoko seolah-olah dia paling hebat di Republik dan secara tidak langsung mau mengatakan kekuasaan dan kekuatan Jokowi saat ini tidak mampu mengatasi situasi politik yang dimaksud oleh Moeldoko sehingga Demokrat perlu diambil paksa,” jabarnya.  

Pernyataan yang disampaikan Moeldoko juga dianggap Irwan mengafirmasi bahwa ia adalah sosok eksternal yang tidak memahami psikologis dan platform Partai Demokrat. Karena sesungguhnya tidak ada pertarungan ideologis atau tarik menarik ideologi di dalam Partai Demokrat itu sendiri. “Demokrat tetap pada ideologi dan platformnya sebagai partai Nasionalis-Religius. Begitupun dengan jalan dan kebijakan politiknya dalam dinamika berbangsa dan bernegara,” imbuhnya. 

Tindakan dan pernyataan Moeldoko juga disebut selalu merusak fokus, konsentrasi dan stabilitas politik bangsa dan negara. Moeldoko pun diminta untuk jangan membuat panas situasi politik dengan pernyataannya yang dinilai tidak diperlukan. Apalagi terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya dan hanya masih sebatas analisa. Dengan adanya statemen yang dikeluarkan Moeldoko, Irwan menilai publik akan semakin dibuat bingung dan takut terkait situasi politik nasional. Pernyataan Moeldoko tersebut pun disebut tidak patut dikeluarkan pada situasi Presiden dan jajaran kabinet lainnya sedang fokus pemulihan ekonomi nasional.

“Saya percaya Presiden Jokowi mampu mengelola bangsa dan negara tanpa Moeldoko sampai dengan Tahun 2024 ketika pemilu akan kembali dilaksanakan. Situasi perpolitikan pada Tahun 2024 tentu kita harapkan tetap berlangsung secara demokratis dan konstitusional. Semua itu akan terjadi dengan menjauhkan istana tidak hanya dari tubuh Moeldoko, namun juga dari pikirannya, imajinasinya dan tindakannya yang tidak memiliki basis moral politik,” pungkasnya.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan