Kutai Timur
Ketua Komisi C DPRD Kutim Ramadhani Minta Kobexindo Tiru PT KPC
SELASAR.CO, Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kutai Timur melakukan sidak ke PT Kobexindo Cement di Kecamatan Kaliorang. Dari sidak itu, ditemukan beragam persoalan, mulai dari tidak adanya pihak Kobexindo di lokasi, hingga Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan visa yang telah mati.
Beragam temuan itu membuat Ramadhani selaku Ketua Komisi C DPRD Kutim kecewa. Menurutnya, seharusnya PT Kobexindo Cement dapat belajar dari perusahaan sebesar PT Kaltim Prima Coal (KPC). KPC telah beroperasi di Kutai Timur sejak 1982, melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
“Kami sangat kecewa, seharusnya perusahaan dapat mengikuti regulasi yang berlaku di Kutai Timur. Mereka (Kobexindo) harusnya belajar dari KPC yang taat dengan aturan, juga berkontribusi secara langsung kepada masyarakat sekitar,” jelasnya.
Begitu juga dengan sistem perekrutan tenaga kerja, yang memprioritaskan tenaga lokal. Bukan sebaliknya, mendatangkan TKA namun justru visa yang digunakan telah mati. Termasuk mewajibkan dapat berbahasa Mandarin untuk posisi sekelas operator maupun driver.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
KPC yang selama ini terus memberikan sumbangsih kepada masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), justru memberikan simpati dan dukungan, terlebih saat kontraknya bakal berakhir pada akhir tahun 2021 ini.
Meski sejak Maret 2020 lalu, PT KPC melalui presiden direkturnya telah mengajukan perpanjangan kontrak ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bernomor L-188/BOD-MD1.7.5/III/2020. Namun, hingga kini belum ada kejelasan operasi pertambangan 20 tahun ke depan, sesuai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Saya berharap agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM, dapat mempercepat kontrak KPC, sehingga ada kejelasan. Saat ini terjadi kekhawatiran di tengah karyawan maupun subkontraktor sebagai rekan kerja,” tutup legislator muda PPP ini.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
