Politik
PAW Ketua DPRD Kaltim Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK Hasanuddin Mas’ud Partai Golkar Kaltim Golkar Kaltim
Pergantian Ketua DPRD Kaltim untuk Menyerang Isran? Klan Mas’ud Disebut Blunder
SELASAR.CO, Samarinda - Kendati Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim baru digelar 2024 mendatang, tapi sejumlah partai politik (parpol) sudah memulai pasang kuda-kuda. Seperti dilakukan Partai Golkar.
Di saat tidak ada kesalahan menonjol yang ditunjukkan selama kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK diganti. Pergantian itu tersurat lewat persetujuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar. Pengganti Makmur adalah Hasanuddin Mas'ud, yang merupakan kakak kandung Rudi Mas’ud, Ketua DPD Golkar Kaltim. Rudi digadang-gadang akan menjadi calon gubernur dari Golkar.
Namun, Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim, M Husni Fahruddin, membantah jika pergantian ini dikaitkan dengan persiapan Pilgub Kaltim mendatang.
"Terlalu jauh kalau pilkada, apalagi pak Makmur juga menyampaikan bahwa di masa tuanya beliau fokus untuk membesarkan Partai Golkar. Tidak ada keinginan beliau untuk maju dalam pilkada yang akan datang," ujarnya pada 21 Juni 2021 lalu.
Berita Terkait
Potensi terbentuknya dinasti politik baru ini sebenarnya sudah lama bisa terlihat saat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 lalu. Khususnya, tokoh yang memiliki pertalian darah, yang ingin menjajal sebagai kepala daerah. Seperti Bani Mas’ud atau keluarga Mas’ud, sudah lama diproyeksi bakal ikut dalam kontestasi pilkada di Kaltim.
Seperti diketahui pada pilkada 2018 di PPU, ada Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang telah terpilih menjadi Bupati PPU periode 2018-2023. Selain itu, ada Rudi Mas’ud yang juga telah lebih dulu melenggang ke Senayan. Kemudian ada Rahmad Mas'ud yang menduduki posisi sebagai Wali Kota Balikpapan.
Oleh karena itu, sulit untuk tidak melihat penunjukan Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua DPRD Kaltim, tidak terkait dengan penguatan dinasti politik. Hal senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Budiman.
Menurutnya, keputusan untuk mengganti Ketua DPRD Kaltim adalah kebijakan blunder. Kebijakan ini dapat semakin memperlihatkan keberadaan politik dinasti, yang dapat berdampak pada turunnya elektabilitas calon-calon dari kelompok yang sama.
"Jika benar arahnya ke pilkada mendatang, saya merasa itu sebuah blunder. Karena setahu kita pak Makmur ini kan tokoh bersih. Kemudian masalah cenderung tidak pernah kita dengar, meskipun mungkin ada konflik internal yang kita tidak tahu. Tapi sepemahaman kita sejauh ini beliau itu termasuk yang tidak neko-neko, bahkan punya kecenderungan untuk mengalah demi kepentingan partai," ujarnya.
Lalu, apa sebenarnya tujuan penunjukan Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua DPRD Kaltim? Dikatakan Budiman bahwa legislatif memiliki banyak fungsi yang sangat krusial seperti budgeting hingga pengawasan.
Apalagi benih rivalitas yang selama ini mencuat di Pilgub Kaltim yang akan datang yaitu antara Isran Noor dan Rudi Mas'ud. Isran Noor yang saat ini duduk sebagai petahana di eksekutif, tentu rentan dengan kritikan yang ditunjukkan oleh legislatif. Sehingga, fungsi pengawasan yang ada di legislatif rentan digunakan untuk "menyerang" pihak eksekutif.
"Artinya kalau eksekutif dan legislatifnya mesra, maka otomatis semua proses pembahasan berjalan lancar. Sehingga masyarakat menganggap kepemimpinan yang ditunjukkan di eksekutif baik. Lain halnya jika fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD digunakan untuk mempertanyakan kinerja eksekutif," tambahnya.
"Saya takutkan dengan penempatan salah satu klan tertentu sebagai ketua DPRD, maka setidaknya bisa menyerang apa yang dilakukan oleh eksekutif. Dalam hal ini Isran Noor," pungkasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
