Pariwara
Temuan LHP BPK Baharuddin Demmu dprd kaltim
Komisi II DPRD Kaltim Soroti Temuan LHP BPK terhadap BUMD
SELASAR.CO, Samarinda - Komisi II DPRD Kaltim menyoroti hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kaltim.
Pembahasan tersebut dirangkai dalam Diskusi Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap BUMD Kaltim yang dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim Jalan M Yamin, Samarinda belum lama ini.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan bahwa apa yang menjadi temuan LHP BPK harus dijawab oleh Pemprov Kaltim sebelum 60 hari.
“Terutama BUMD dan aset yang menjadi mitra di komisi II harapannya begitu. Jadi harus dijawab tuntas. Karena kalau tidak dijawab kemudian hari bisa menjadi permasalahan hukum,” jelas Bahar yang merupakan legislator dari Dapil Kukar pada Jumat (18/06/21).
Berita Terkait
Menurut Ketua Fraksi PAN tersebut, selama ini Komisi II malah terkadang tidak puas dengan jawaban-jawaban dari pemerintah ketika ditanya terkait hasil temuan BPK. Beranjak dari ketidakpuasan itulah pihaknya menyambangi BPK RI Perwakilan Kaltim untuk membahas temuan terharap BUMD.
“Malah kadang tidak pernah diperlihatkan. Ketidakpuasan jawaban-jawaban itu kami bersilaturahmi ke BPK,” imbuhnya.
Anggota Komisi II DRPD Kaltim Nidya Listiyono juga ikut menambahkan, keterlibatan DPRD Kaltim terhadap pengawasan BUMD harus diperkuat. Yang terjadi selama ini Komisi II menganggap BUMD kurang transparan.
“Ketika butuh modal minta persetujuan, tetapi ketika permasalahan kami tidak bisa masuk,” ujar Tiyo.
Sehingga dari pertemuan ini Tiyo meminta petunjuk kepada BPK RI Perwakilan Kaltim agar Komisi II memiliki peran dalam suatu Peraturan Daerah (Perda) terkait pengawasan BUMD.
“Dalam hal ini kami memohon petunjuk dari BPK,” pintanya.
Dijumpai seusai kegiatan, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar mengatakan pertemuan ini diadakan guna menindaklanjuti saran dari salah satu pimpinan BPK RI Harry Azhar Aziz.
“Jadi yang disampaikan pimpinan, kalau ada yang kurang jelas dari laporan pemeriksaan bisa datang kepada kami untuk bertanya. Nah ini yang dilakukan oleh DPRD kaltim,” sebut Dadek.
Terlebih dirinya mengapresiasi pertemuan ini, antara BPK dan DPRD merupakan lembaga tinggi negara. Dalam peranannya, DPRD Kaltim memiliki peran untuk mengawasi pemerintah, sedangkan BPK khusus memeriksa keuangan.
“Ini cukup baik, dan saya banyak menerima informasi sebagai bahan pemeriksaan kami dimasa yang akan datang,” tandasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
