Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Dimutasi Prokom Kukar Central Business District Tenggarong Pejabat Tinggi Pratama
Sembilan Kepala Dinas Dimutasi, Bupati Kukar: Pejabat Jangan Minta Dilayani
SELASAR.CO, Tenggarong - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, memutasi sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Kegiatan ini digelar di kawasan Central Business District Tenggarong, pada Senin (13/9/2021) sore.
Sembilan nama pimpinan pejabat tinggi pratama tersebut, yaitu M Yamin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi Staf Ahli Bidang Hukum. Dadang S Supriyatman, sebelumnya mejabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), kini menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian.
Bahteramsyah, sebelumnya di Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Perstandian (Diskominfostandi) menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Hamly yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Distransnaker) menjadi Kepala Dinas Sosial (Dinsos). Wicaksono dari Staf Ahli Bidang Pembangunan menjadi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).
Ahyani dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) menjadi kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus). Didi Ramyadi dari Kepala Dinsos menjadi kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Dafip Haryanto dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Menjadi Kepala Dinas Diskomimfostandi. Kemudian yang terakhir, Hardi Dwi Putra yang sebelumnya Kepala Balitbangda, kini menjabat Kepala Distransnaker.
Berita Terkait
Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengatakan, pergantian posisi jabatan di lingkungan Pemkab Kukar ini merupakan kebutuhan organisasi pemerintah. Oleh Sebab itu kegiatan ini harus dilaksanakan.
"Karena kan kepala pejabat tinggi pratama ini kan harus berputar di pengalaman kerjanya. Jadi jangan disikapi yang berlebihan," ujar Edi.
Ia pun berpesan kepada sembilan pejabat tersebut agar bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus dikerjakan.
"Jadi saya hanya minta kerja sungguh-sungguh. Gaya kerja minta dilayani itu diubah, kita harus melayani masyarakat," kata Edi.
Nantinya, untuk mengisi kekosongan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kukar, akan dilakukan melalui seleksi terbuka. Karena dirinya ingin memberikan kesempatan kepada jajaran pejabat administrator yang memenuhi persyaratan untuk mengisi posisi pimpinan OPD yang sementara ini telah ditinggalkan oleh pejabat yang lama.
"Target kita secepatnya, karena kebutuhan kinerja harus cepat," tutup Edi.
Penulis: Juliansyah
Editor: Awan
