Kutai Timur
David Rante DPRD Kutim Serapan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Layangkan Interupsi, David Rante Ingatkan Pemerintah Untuk Berlari
SELASAR.CO, Sangatta – Ketua Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kutai Timur, David Rante. Melayangkan interupsi diakhir berjalannya Rapat Paripurna ke-14, yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kutim, Senin (13/06/2022).
Politisi Partai Gerindra itu menyoroti minimnya serapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, sesuai dengan laporan yang tertuang dalam website Pemerintah Pusat. Hingga awal bulan Juni, Kutim telah mendapatkan dana transfer pusat hingga Rp1,2 Triliun.
“Tetapi yang sudah terserap itu baru sekitar Rp400 Milliar, itu berarti masih ada Rp700 milliar yang belum terserap. Sementara kita sekarang sudah berada dipenghujung triwulan kedua,” tegas David.
Menurut suami dari Rachel Miki Paembonan itu, berdasarkan pengalaman jika anggaran menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Maka daerah yang bakal dirugikan, lantaran dinilai tidak mampu membelanjakan anggaran yang ada.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
“Kalo SILPA, Penilaian Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan itu menganggap kita tidak mampu menyerap anggaran. Jadi ketika kita mengatakan bahwa anggaran kita kecil, yang ada saja tidak bisa kan, apalagi meminta tambahan,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, dengan telah ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) difinitif. Dirinya mewakili lembaga DPRD Kutim meminta pemerintah komit melakukan lompatan besar. David juga memahami kecilnya realisasi anggaran ini lantaran banyak kendala di struktur pemerintahan, lantaran belum tertata kembali.
“Pemerintah dengan Sekda yang baru bisa menggenjot itu, bukan lagi berjalan kalo bisa berlari supaya kita tidak ketinggalan,” harap politisi dari Dapil satu itu.
Dalam waktu dekat, banyak agenda yang harus diselesaikan tepat waktu. Mulai dari pembahasan APBD-Perubahan hingga APBD murni 2023, dimana sesuai regulasi dilakukan bulan Juli hingga awal Agustus.
“Kita berharap semua program dapat berjalan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga detak pembangunan itu terlihat. Masyarakat juga bisa melihat ada keinginan kuat melakukan perubahan, percepatan dalam pembangunan,” tutup David Rante.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
