Tangani Banjir, Irwan DPR RI Bawa Orang Pusat Susuri Sungai Sangatta

Sabtu, 25 Juni 2022

Irwan dan Kementerian PUPR menyusuri sungai Sangatta.

SELASAR.CO, Sangatta – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan komitmennya untuk melakukan penanganan banjir di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Hal itu usai mendengarkan permintaan anggota Komisi V DPR RI, Irwan, saat melakukan rapat kerja, di Gedung DPR RI, Kamis (9/6/2022) lalu.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota Komisi V DPR RI Irwan, bersama Kementerian PUPR yang diwakili Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto, serta didampingi perwakilan Dinas PU Kaltim, Kepala Dinas PU Kutim, dan Forum DAS Kutim.

Usai menyusuri Sungai Sangatta menggunakan perahu karet, Irwan, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan rangkaian dari hasil dengar pendapat antara Komisi V DPR-RI dengan Kementerian PUPR.

“Waktu itu saya minta agar banjir Sangatta ini bisa ditangani oleh APBN. Karena melihat dari beberapa bulan sejak banjir itu, ada indikasi bahwa daerah kita memang tidak ada kemampuan menangani banjir ini, baik dari sisi APBD dan pengelolaan jangka panjangnya. Karena itu, kami bersama-sama BWS hari ini, melakukan survei awal untuk melihat kondisi di sepanjang Sungai Sangatta, khususnya di sub DAS hilir dan sub DAS tengah,” kata Irwan.

Berita Terkait

Diakuinya, usai melakukan kunjungan kerja ini, Irwan akan meminta agar Kementerian PUPR bisa segera membuat Detail Engineering Design (DED)-nya, sehingga di tahun 2023 mendatang sudah ada penanganan prioritas yang bisa dilakukan.

“Penanganannya ini tidak cukup hanya tahun depan, melainkan harus ada penanganan jangka panjang sehingga persoalan banjir Sangatta bisa tuntas. Mengapa? Ini kan jelas ibu kota Kabupaten yang berkontribusi besar terhadap Republik ini, kemudian ratusan ribu penduduknya dan puluhan ribu kepala keluarga, ini yang mau diselamatkan,” jelasnya.

Irwan menegaskan, seandainya tidak ada intervensi kebijakan yand dilakukan, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pusat, tujuan bernegara yaitu mensejahterakan masyarakat dan memberikan keamanan, itu akan gagal.

“Gimana orang trauma, sampai nantinya penduduk kota ini trauma pada banjir. Kenapa tidak ada penyelesaian yang konkret. Bukan hanya memitigasi bencananya tetapi juga penanganan pasca bencananya juga buruk. Apa penanganannya coba pasca-bencananya? Kecuali tindakan-tindakan yang tidak menyelesaikan masalah saya pikir,” imbuhnya.

Karena itu, harus ada tindakan konkret untuk memitigasi bencana, termasuk normalisasi sungai yang akan kita lakukan. “Tapi kemudian ada tanggap bencana yang memang bisa memperbaiki kehidupan mereka baik secara material maupun psikologis mereka pasca bencana. Itu yang harus dilakukan sehingga kota Sangatta ini sangat nyaman dan aman ditinggali oleh masyarakatnya. Itu semua tujuan akhir kita di situ. Baru kita ini bisa melakukan perbaikan kota dalam pembangunan-pembangunan lainnya. Bayangin, buat apa kita bangun infrastruktur lainnya sementara tidak aman dari bencana banjir,” terangnya.

Selain itu, menurut Irwan, berdasarkan pandangan awal dan penelusuran yang dilakukan pihaknya, sangat wajar terjadi peristiwa banjir seperti bulan Maret lalu. Bahkan diprediksi bisa lebih besar lagi dari sebelumnya, jika tidak segera dilakukan penanganan.

“Pertama kan terkait morfologi sungainya. Sungai ini beberapa ada yang memutar dan celakanya lagi memutar ke arah pemukiman warga. Seharusnya ketika ada tindakan pelurusan sungai, mungkin itu akan menjauhkan sungai dari pemukiman. Kedua ada pendangkalan dari sedimentasi akibat adanya pembukaan lahan dan yang paling dekat dengan kita adalah pertambangan batu bara,” tuturnya.

Menurut Irwan, harus ada pengukuran yang bisa dilakukan untuk mengetahui kontribusi pertambangan batu bara itu, terhadap air yang mengalir dari kawasan mereka yang dilepas ke Sungai Sangatta. Yaitu berapa kontribusinya untuk menambah debit air Sungai Sangatta. Termasuk kontribusi sedimentasi setiap harinya kemudian menyebabkan pendangkalan.

“Nah ini semua harus dituntaskan agar penanganannya jelas, mulai dari pengerukan. Tadi kita juga sisir sungai juga harus ada penguatan tebing sungai itu, karena pasti akan longsor. Tapi tak satu pun sepanjang sungai yang kita susur itu, ada rekonstruksi penurapan-penurapan. Artinya ada pembiaran dong. Dibiarin aja terus seperti itu, sampai habis rumah di sepanjang sungai,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Harya Muldianto, usai melakukan penyisiran, mengaku bahwa kondisi Sungai Sangatta cukup memprihatinkan. “Meski Sungai Sangatta belum kami analisis, namun secara visual kondisi sungai memang tidak mampu dilewati oleh debit banjir yang seperti yang terjadi di bulan Maret lalu. Sehingga air yang berasal dari sungai meluap ke daerah kawasan pemukiman, perkebunan, dan lain-lain sebagainya,” terangnya.

Dijelaskan Harya, jika nantinya banjir Sangatta harus ditangani oleh Kementerian PUPR dalam hal ini BWS Kalimantan IV, maka harus dimulai dari proses perencanaan dan kajian untuk menentukan penanganan Sungai Sangatta tepatnya seperti apa.

“Memang dengan panjang dan luasan Sungai Sangatta yang ada saat ini, tidak bisa dituntaskan dalam satu waktu. Namun secara bertahap akan ditangani. Setelah ini juga kita akan kembali berdiskusi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas PU dan Forum DAS Kutai Timur maupun yang ada di provinsi,” bebernya.

Lebih lanjut, menurut Harya, meski Sungai Sangatta kewenangannya ada di provinsi, namun karena ini menyangkut tentang kebencanaan, maka siapa pun punya tanggung jawab untuk menangani hal itu. Terlebih sebelumnya juga sudah dibahas di dalam rapat dengar pendapat antara Komisi V dan Kementerian PUPR.

“Artinya apa yang disampaikan pak Irwan selaku anggota Komisi V sudah direspons oleh bapak Menteri makanya kita ada kunjungan hari ini melakukan inspekasi lapangan dan berharap ke depan bisa segera tertangani,” katanya.

Tak hanya itu, nantinya pihaknya juga berencana mencari informasi yang berkaitan dari lahan kawasan kehutanan maupun milik perusahaan pertambangan batu bara maupun dari lahan milik masyarakat untuk dilakukan identifikasi. “Permasalahan banjir itu, pastinya juga ada kontribusi semua dari pemilik lahan dan nanti itu kita akan telaah satu per satu, baik itu dari perusahaan maupun dari lahan masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Bonar
Editor: Awan