Kutai Kartanegara

Sekolah Siaga Kependudukan  BKKBN Kaltim Program SSK SMA Negeri 3 Unggul Tenggarong SMA Negeri 3 Tenggarong dprd kaltim 

Salehuddin Apresiasi Program SSK Yang Diluncurkan BKKBN di SMAN 3 Unggul Tenggarong



Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin.
Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin.

SELASAR.CO, Tenggarong - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Program SSK itu pun telah di launching di SMA Negeri 3 Unggul Tenggarong, pada Rabu (10/8/2022) yang dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur (Kaltim), Sunarto Wibowo dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Salehudiin.

Program SSK ini akan dimasukan ke dalam mata pelajaran yang berlaitan dengan kependudukan, seperti mata pelajaran geografi, ekonomi dan sosiologi.
"Kebetulan di SMA Negeri 3 Unggul Tenggarong menjadi lokus sekolah yang akan menjadi pilot project sekolah siaga kependudukan," ujar Saleheddin.

Hadirnya porgram SKK itu pun mendapat apresiasi oleh Salehuddin. Ia menilai, dengan hadirnya program ini dapat menambah wawasan peserta didik tentang masalah kependudukan, terutama dalam permasalahan stunting.

"Itu menjadi catatan kita juga, karena Kukar salah satu kabupaten yang angka stuntingnya cukup tinggi," Sebutnya.

Selain itu, program ini juga dianggap dapat memupuk kesadaran diri anak didik terkait kondisi kependudukan di Kukar. Sehingga, mereka bisa memahami dan dapat mengatasi masalah kependudukan kedepannya. Apalagi "Ini menjadi kesempatan suapaya memperkenalkan anak-anak mulai dari dini, terkait dengan mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) menjadi mata pelajaran di sekolah tersebut," kata Selehuddin.

Ia pun berharap, program SSK ini dapat berjalan dengan baik di SMA Negeri 3 Unggul Tenggarong dan para peserta didik juga bisa siap menyerap pengetahuan tentang kependudukan yang akan masuk di dalam mata pelajaran sekolah.

"Nanti kedepan diharapkan siswanya akan melakukan proses koordinasi dengan instrumen kependudukan, termasuk koordinasi dengan tenaga kesehatan nantinya," pungkasnya.

Penulis: Bonar
Editor: Awan

Berita Lainnya