Kutai Timur
DPRD Kutim Raperda Pertanggungjawaban APBD raperda kutim Raperda
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022, Akhirnya Sah Menjadi Perda
SELASAR.CO, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Kamis (27/7/2023) akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 lalu, menjadi Peraturan Daerah (Perda)
Pengesahan itu ditandai dengan penandatanganan secara bersama antara Ketua DPRD Kutim Joni dan Bupati Ardiansyah Sulaiman, serta disaksikan oleh Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Wakil Ketua I DPRD Asti Mazar, Wakil Ketua II DPRD Arfan, dan 20 anggota DPRD Kutim dalam Sidang Rapat Paripurna ke-20.
Dalam sambutannya Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan jika Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim TA 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
“Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ardiansyah.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
Pada kesempatan itu, Pemkab Kutim memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk ketujuh fraksi di DPRD Kutim. Berkat dukungan kerja sama yang baik dan kontribusi pemikiran yang diberikan selama proses tahapan pembahasan yang telah berlangsung.
“Terima kasih kepada DPRD Kutim yang selalu mendukung kebijakan Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan anggaran daerah khususnya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah,” ucapnya.
Terakhir, ia berharap kerja sama yang sudah terjalin dengan kondusif selama ini semakin meningkatkan.
'Kualitas hubungan eksekutif dan legislatif untuk saling mendukung dan melengkapi dalam melaksanan pembangunan di Kutim."Tutupnya
Penulis: Bonar
Editor: Awan
