Utama
tpp nakes rsud aws berita tpp rsud aws rsud aws sekda kaltim
TPP Nakes Tertunda Tiga Bulan, Sekda Kaltim Kembali Janjikan Segera Dibayar
SELASAR.CO, Samarinda - Janji pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kembali disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, memastikan TPP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan segera disalurkan.
Namun, kepastian tersebut belum menjawab persoalan utama: mengapa hak tambahan penghasilan para nakes harus tertunda selama tiga bulan, sejak Juni hingga Agustus 2026.
Keterlambatan pembayaran TPP sebelumnya memicu aksi protes tenaga kesehatan RSUD AWS Samarinda pada Selasa (8/9/2026). Para nakes menuntut kejelasan dari pemerintah daerah terkait nasib tunjangan yang belum mereka terima.
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Sri Wahyuni menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas kebutuhan pembayaran TPP. Ia juga memastikan anggaran tersebut telah dimasukkan dalam Rancangan Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.
Berita Terkait
- Tunjangan Pegawai RSUD AWS dan Kanujoso Belum Dibayar Sejak Juni, BPKAD: Mohon Bersabar, Sedang Disiapkan
- Kunjungi RSUD AWS Samarinda, Gubernur Mas’ud Sebut Fasilitas Nuklir, Bangunan Era 70-an hingga Daya Tampung
- Pemprov Kaltim Gelar Rapat PAD di Jakarta, Sekda Jelaskan Alasan Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran
“Sudah dari awal kita masukkan, ya mudah-mudahan segera disalurkan. Komitmen dari Pemprov sendiri sudah masuk di RKPD Perubahan. Harus beberapa kali lagi kita bilang, ya sudah masuk,” ujar Sri Wahyuni, Senin (14/9/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengklaim telah menyiapkan skema pembayaran. Kendati demikian, realisasi pencairan masih belum memiliki kepastian waktu yang jelas bagi para nakes.
Sri menjelaskan, keterlambatan pembayaran TPP berkaitan dengan penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, penyesuaian anggaran merupakan hal yang lazim dalam proses perubahan anggaran pemerintah.
“Ada penyesuaian saja, biasa memang ada kelebihan, kekurangan. Oleh karena itu TPP ini kita lakukan penyesuaiannya di Perubahan,” ucapnya.
Ia menambahkan, pembahasan teknis penyaluran TPP masih berlangsung. Pemerintah daerah baru akan menindaklanjuti pembayaran setelah seluruh tahapan penganggaran selesai.
“Nanti secara teknis ya masih kita bahas,” sebutnya.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
