Kutai Timur

DPRD Kutim 

Fraksi PPP Minta SKPD Terkait Percepat Realisasi Anggaran



SELASAR.CO, Sangatta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desakan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kutim, Jumat (22/11).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi ST, didampingi Wakil Ketua Prayunita Utami, dan dihadiri Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono tersebut membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2025.

Dalam pandangan umum yang dibacakan Rahmadani, Fraksi PPP menekankan pentingnya APBD sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PPP juga mengapresiasi pemerintah Kutim yang telah mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp11,1 triliun dalam RAPBD 2025. Alokasi tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp5,6 triliun, belanja modal sebesar Rp4,3 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp1,19 triliun.

"Kami berharap target pendapatan daerah sebesar Rp11,1 triliun yang terdiri dari PAD sebesar Rp358 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp10,2 triliun, dan lain-lain pendapatan sebesar Rp547 miliar dapat tercapai," ujar Rahmadani.

Untuk mencapai target tersebut, Fraksi PPP meminta pemerintah lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber pendapatan.

"Pemerintah tidak hanya fokus pada pembelanjaan anggaran, tetapi juga harus mencari sumber pendapatan alternatif secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah secara efektif dan efisien," tegasnya.

Selain itu, Fraksi PPP juga meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bekerja keras dan bergerak cepat dalam melaksanakan program kegiatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan serapan anggaran bisa maksimal.

Fraksi PPP berharap agar proses pembahasan RAPBD 2025 dapat dimaksimalkan sehingga menghasilkan APBD dan peraturan daerah yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat.

Penulis: Bonar
Editor: Awan

Berita Lainnya