Kutai Timur
Demokrtat Sebut Belanja Operasi Terlalu Besar, Bimtek dan Panggung Hiburan Tidak Tepat
SELASAR.CO, Sangatta - Partai Demokrat minta pemerintah fokuskan anggaran untuk program kebutuhan utama. Hal ini disampaikan dalam tanggapan fraksi Demokrat atas nota pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kutai Timur tahun anggaran 2025, yang dibacakan Ketua Fraksi Demokrat Pandi Widiarto dalam sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi ST, serta wakil Ketua Prayunita Utama Amd dihadiri Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono.
“Dalam menghadapi tahun anggaran 2025 Partai Demokrat berkomitmen untuk fokus dalam penyusunan APBD yang memprioritaskan program – program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan program – program yang sesuai dengan visi dan misi Bupati. Kami meyakini bahwa pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan dalam menyusun APBD,” kata Pandi Widiarto, dalam pandangan umum fraksi Demokrat.
Dijelaskan, rancangan APBD Kutai Timur tahun anggaran 2025 sebagai terdiri dari pendapatan. Dalam hal ini, Demokrat mengapresiasi kinerja pemerintah dengan optimimisme kenaikan pendapatan daerah tahun 2025 dengan estimasi sebesar 11,151 triliun. “Angka yang sangat fantastis untuk sebuah kabupaten,” katanya.
Untuk itu, fraksi partai demokrat menyarankan untuk pemerintah kembali lebih giat lagi menggali potensi daerah yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak hanya mengandalkan pendapatan transfer semata. Seperti sektor-sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata dan sektor lainnya yang bisa mengangkat PAD
Berita Terkait
Sementara dari sisi belanja, Demokrat berpandangan pemerintah harus mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Fraksi Demokrat mendukung alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.
Namun fraksi Demokrta menyoroti beberapa program pemerintah yang dirasa masih kurang tepat sasaran, seperti panggung hiburan, bimtek pegawai yang masih belum maksimal hasilnya.
Selain itu, ada ketimpangan dalam hal belanja operasi yang masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Ini mencerminkan kurangnya perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah.
Untuk itu, Demokrat berharap pemerintah menambahkan anggaran untuk multi years (MY) untuk tetap menjadi salah satu program yang harus dilanjutkan.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
