ASN PUPR Kutim yang Viral Ikut Pesta Siap-siap Disanksi

Senin, 17 Februari 2025

SELASAR.CO, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Senin (17/2/2025) langsung menggelar rapat majelis kode etik. Rapat ini membahas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang viral di media sosial.

Rapat dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi selaku Pembina Kepegawaian, Asisten III Sekkab Kutim Sudirman Latif, Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, Plt Kepala Dinas PUPR Joni Setia Abadi, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat awal untuk membahas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sejumlah ASN di PUPR. Menurutnya, penjatuhan hukuman disiplin memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Tadi kita lakukan rapat permulaan dengan memanggil atasan langsung, yakni Plt Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bidang terkait," kata Misliansyah saat ditemui di ruang kerjanya.

Berita Terkait

Dalam rapat tersebut, diputuskan untuk membentuk tim pemeriksa untuk menginvestigasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN tersebut. "Jadi hari ini langsung bentuk tim pemeriksa, tadi sudah ditunjuk oleh ketua tim. Ketua tim kode etik terdiri dari unsur kepegawaian, unsur atasan langsung, dan unsur pengawasan untuk melakukan pemeriksaan," terangnya.

Setelah pembentukan tim ini, pihaknya juga akan langsung melakukan pemanggilan terhadap sejumlah ASN yang terlibat di dalam video viral itu.

“Tadi sudah diperintahkan ketua tim, mulai bergerak hari ini, rujukannya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS),” terangnya.

Misliansyah juga memastikan jika proses investigasi ini akan dilakukan secara profesional dan transparan. Tak hanya itu, pihaknya juga memastikan jika kegiatan yang dilakukan para ASN PUPR itu sudah terdapat pelanggaran etik. Namun, jenis pelanggaran etik yang dilakukan belum bisa disimpulkan lantaran masih dalam proses investigasi.

“Itu sudah pasti ada pelanggaran etik, tapi kita harus melihat dulu kesalahan apa yang dilakukan masing-masing ASN itu,” ucapnya.

Dijelaskannya, dalam pemberian sanksi, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat beberapa jenis sanksi, yakni sanksi ringan, sedang dan berat.

“Pemberian sanksinya nanti dilihat oleh tim, karena disesuaikan dengan tingkat kesalahan masing-masing, maksudnya kesalahan tidak semuanya sama boleh beda, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” pungkasnya.

Penulis: Bonar
Editor: Awan