Utama
teras samarinda Taman Teras Samarinda Gaji Pekerja Teras Samarinda PUPR Samarinda TRC PPA Kaltim PT Samudra Anugrah Indah Permai
Nasib Gelap Pekerja Teras Samarinda, Siluman Proyeknya Tak Pernah Kelihatan
SELASAR.CO, Samarinda - Di balik megahnya proyek Teras Samarinda, ada 83 pekerja yang belum digaji. Padahal proyek tersebut menelan biaya APBD sebesar Rp 36,9 miliar. Akibatnya, kondisi ekonomi para bekas pekerja terdampak secara signifikan. Sebagai contoh, salah satu mantan pekerja Teras Samarinda memilih meninggalkan keluargnya karena tak lagi sanggup memberi nafkah sebab upahnya tak kunjung dibayar oleh pihak kontraktor.
Hal tersebut membuat Tim Respon Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim bertemu dengan perwakilan DPRD dan perwakilan Dinas PUPR Kota Samarinda pada Kamis (27/2/2025) demi mengawal isu tersebut. Sayangnya, sesi diskusi berujung panas dan kericuhan terjadi antara salah satu anggota Komisi III DPRD Samarinda dengan perwakilan PUPR.
Insiden dan ketidakjelasan hasil pertemuan tersebut membuat TRC PPA Kaltim langsung melaporkan permasalahan ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Mereka memasukkan surat aduan agar kasus yang berjalan sejak bulan Mei tahun lalu itu cepat terselesaikan. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Firmansyah Subhan, berkomitmen untuk memanggil pihak terkait untuk diperiksa dalam waktu dekat.
“Besok kami akan memanggil PUPR (Kota Samarinda) untuk menanyakan proses pembayaran upah pekerja. Mungkin saja Pemerintah Daerah sudah membayar, tapi tidak disalurkan oleh bawahannya kepada pekerja,” ujarnya.
Berita Terkait
PT Samudra Anugrah Indah Permai selaku kontraktor Teras Samarinda pun tidak pernah memberi kejelasan perihal upah pekerja. Bahkan mereka tidak pernah hadir ketika dipanggil oleh DPRD Kota Samarinda guna dimintai keterangan.
“Yang kita hadapi ini siluman. Ada tapi tidak pernah terlihat,” ujar Sudirman selaku Kuasa Hukum TRC PPA Samarinda
Perusahaan yang berbasis di Jakarta tersebut berkilah bahwa pembayaran upah tertunda akibat PUPR Kota Samarinda belum membayarkan 30% dari biaya pembangunan yang telah disepakati. Sedangkan PUPR berdalih pembayaran ditunda karena pihak kontraktor belum membayar denda keterlambatan pembangunan senilai Rp 2,5 miliar.
“Mereka (PUPR dan kontraktor) malah lempar-lemparan. Permasalahannya sekarang adalah nasib pekerja ini mau diapakan?” pungkasnya.
Penulis: Zain
Editor: Awan
